[RILIS MEDIA] Penyandang Disabilitas Menagih Janji: Reaksi Implementasi UU No 8 Tahun 2016 di Hari Disabilitas Internasional 2020

Berkaitan dengan hari disabilitas internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember 2020 dan pernyataan Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan penyandang disabilitas dan implementasi UU no 8 tahun 2016 di Indonesia. Maka dengan ini kami Jaringan Pegiat Disabilitas Nusantara menyatakan bahwa: 1. Pemerintah sangat lamban dalam menerapkan dan mengimplementasikan UU no 8 tahun 2016. Hal ini…

Read More

PEMETAAN TENTANG AKSESIBILITAS BAGI KOMUNITAS DIFABEL DAN MANULA DI KOTA JOGJA

Dalam acara diskusi menyoroti masalah aksesibilitas yang di alami oleh komunitas difabel yang ada di kota Jogja, baik fasilitas gedung maupun pelayanan bagi difabel. Hasil dari Team Peneliti Geografi UGM, menemukan belum sepenuhnya aksesibel bagi difabel meliputi bangunan, lokasi dan tata letak , temuannya tersebut disoroti di beberapa bidang yaitu : Transpotasi : Ramp pada…

Read More

EVALUASI SEKOLAH GENDER, DISABILITAS DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Evaluasi sekolah yang diselengarakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2013 di Edotel Jln Kenari Yogyakarta ini merupakan rangkaian dari Sekolah Gender, Disabilitas dan Kesehatan Reproduksi yang sudah dijalankan sebelumnya. Menurut Bu Sri Lestari (SAPDA) selaku coordinator sekolah, sekolah ini hadir untuk mengakomodasi tiga isu besar yang selama ini masih sering berdiri terpisah – pisah yaitu…

Read More
Mewujudkan Peradilan Inklusif bagi Disabilitas

Mewujudkan Peradilan Inklusif bagi Disabilitas

Lembaga peradilan adalah ruang publik yang harus terbuka bagi siapa pun, termasuk penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Nuryanto, hakim senior di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan yang dilakukan bersama SAPDA, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi FH-UI) dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) pada Selasa (10-/12).

Read More

Pengumuman Seleksi Tahap 2 Konselor Psikologi SAPDA

Selamat untuk nama yang lolos seleksi tahap 2 calon Konselor Psikologi SAPDA berikut ini: Claudia Zulfiana Putri (Yogyakarta) Putrawansyah (Yogyakarta) Heggy Kearens (Sleman) Pingky Wulandari (Kebumen) Riris Nurwendah (Purbalingga) Cyhntia Evi Yuana (Sidoarjo) ______________________________________________________________________________ Silahkan periksa kotak masuk e-mail dan WhatsApp masing-masing untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari HRD SAPDA.

Read More

[LOWONGAN] SAPDA Membutuhkan Konselor Hukum

KUALIFIKASI: Difabel dan non difabel Usia antara 20 sampai 40 tahun Sarjana hukum/pengacara Memiliki pengalaman pendampingan minimal 1 tahun Punya komitmen menjalani kerja kemanusiaan Punya komitmen menjalani kerja secara online dengan waktu tertentu Bersedia tinggal di Yogyakarta dan berkantor di SAPDA Tidak memiliki catatan kekerasan yang dibuktikan dengan SKCK BERKAS PERSYARATAN: Surat lamaran CV KTP…

Read More

Kader Inklusi Diharapkan Jangkau Lebih Banyak Anak Disabilitas

Puluhan kader inklusi dari Kota Yogyakarta menjalani pelatihan isu anak penyandang disabilitas yang diselenggarakan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), Selasa (16/3). Para kader pun diharapkan mampu mengotimalkan penjangkauan demi tersedianya data kebutuhan khusus anak disabilitas secara merata di semua daerah. “Bagaimana mendukung para orang tua, tetapi data-data anak disabilitas sendiri beserta kebutuhannya itu…

Read More

Basic Image Gallery Post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet fermentum dolor, et consectetur elit. Sed gravida dui ac lobortis pretium. Quisque in ante tellus. Nulla facilisi. In vel enim a est faucibus tempus sit amet elementum nisi. Sed eget libero non neque egestas dictum. Integer in arcu facilisis, rhoncus massa nec, facilisis mi….

Read More

Lembaga Layanan Sipil dan Pemerintah Dukung SAPDA Wujudkan Sistem Rujukan Inklusif

Riset yang diterbitkan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menunjukan bahwa sistem rujukan antar lembaga layanan, terutama di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih berlaku secara umum dan belum memperhatikan kebutuhan khusus bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Berbagai pemangku kepentingan memberikan respon positif lewat komitmen untuk mendorong sistem rujukan yang lebih inklusif….

Read More