KUALIFIKASI: Difabel dan non difabel Usia antara 20 sampai 40 tahun Sarjana hukum/pengacara Memiliki pengalaman pendampingan minimal 1 tahun Punya komitmen menjalani kerja kemanusiaan Punya komitmen menjalani kerja secara online dengan waktu tertentu Bersedia tinggal di Yogyakarta dan berkantor di SAPDA Tidak memiliki catatan kekerasan yang dibuktikan dengan SKCK BERKAS PERSYARATAN: Surat lamaran CV KTP…
Latar belakang : masalah individu serta social yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas baru Kehidupan perempuan dengan kecacatan yang baru diterima setelah mereka dewasa, pernah menikmati hidup secara mandiri tanpa pertolongan, bantuan, dan bebas beraktifitas secara social ataupun ekonomi sangat berat. Terlebih lagi pada perempuan yang merupakan tulang punggung keluarga, hidup dengan disabilitas, menggunakan alat…
Untuk transformasi pemahaman secara mendalam dan mendorong perluasan issue tentang Difabilitas, Gender dan Kespro kepada stakeholder ataupun komunitas di dalam dan diluar komunitas difabel, Lembaga SAPDA mengadakan sekolah untuk perempuan dan perempuan difabel yang materinya mengenai 3 issue yaitu tentang Difabilitas, Gender dan Kesehatan Reproduksi. Sekolah dilaksanakan mingguan yaitu tiap hari Sabtu dan dimulai pada…
Lorem ipsum dolor sit amet,sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. sed diam voluptua.
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan dukungan Disability Rights Fund (DRF) telah melakukan riset mengenai Kebutuhan dan Keinginan Anak Disabilitas. SAPDA menyampaikan hasil riset tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam kegiatan Workshop Penyampaian Hasil Riset Keinginan dan Kebutuhan Anak Disabilitas pada Senin, 31 Oktober 2022. Hasil riset disampaikan langsung oleh Direktur…
Kamis, 15 September 2016, BPPM-FPKK menyelenggarakan acara Penyususnan SOP penanganan perempuan dan anak korban kekerasan lintas mitra di DIY yang bertempat di Hotel Grace Ramayana Sosrowijayan Malioboro Yogyakarta. Peserta yang ikut terlibat adalah anggota Forum DIY ( LSM, Medis, Dinsos, bapeljamkesos, Forum di 5 kab.kota). Agenda pertemuan adalah Penyususnan SOP penanganan perempuan dan anak korban kekerasan…
Penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) menjadi salah bentuk akomodasi yang bisa dihadirkan dalam pendampingan penyandang disabilitas Tuli korban kekerasan. Di Indonesia sendiri, permintaan layanan JBI dapat dilakukan melalui Pusat Layanan JBI (PLJ). Lantas, bagaimana mekanisme mengakses layanan JBI untuk kepentingan penanganan kasus? Juniati Effendi dari PLJ Pusat menjelaskan lembaga yang memerlukan peran JBI untuk kegiatan…
Institusi pengadilan masih memerlukan berbagai dukungan untuk dapat menyediakan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik dalam hal anggaran, perspektif dan sumber daya manusia. Perwakilan dari pengadilan Negeri, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara menyampaikan berbagai masukan agar upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan dapat berjalan lebih optimal. Salah satu…
Perempuan penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan domestik di tengah pandemi COVID-19, mulai dari kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, hingga seksual. Kondisi ini diakibatkan kebijakan pembatasan yang memicu peningkatan stress dan kesulitan ekonomi. Jika Anda adalah perempuan disabilitas, atau mendapati ada perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan di lingkungan Anda, mari simak video berikut agar memahami bagaimana penanganan…
