Penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) menjadi salah bentuk akomodasi yang bisa dihadirkan dalam pendampingan penyandang disabilitas Tuli korban kekerasan. Di Indonesia sendiri, permintaan layanan JBI dapat dilakukan melalui Pusat Layanan JBI (PLJ). Lantas, bagaimana mekanisme mengakses layanan JBI untuk kepentingan penanganan kasus? Juniati Effendi dari PLJ Pusat menjelaskan lembaga yang memerlukan peran JBI untuk kegiatan…
Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) setiap tanggal 23 Juli ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1984 dalam rangka pembinaan untuk mewujudkan kesejahteraan anak (Pasal 1). Sementara, di tingkat internasional, majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengesahkan konvensi tentang hak-hak anak pada 20 November 1989. Indonesia kemudian meratifikasinya pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden…
Oleh: Iranda Yudhatama, S.Sos, M.Si. Kebijakan ketahanan pangan (food security) adalah kebijakan strategis yang harus dipunyai oleh suatu negara berdaulat seperti Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga pangan merupakan isu penting sekaligus keniscayaan bagi Indonesia. Pasokan dan harga pangan yang stabil membuat akses pangan dan daya beli masyarakat dapat terjaga (Rahman dan Purwantini, 2021). Memastikan ketersediaan…
Anak penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus, termasuk dalam hal pengasuhan. Hampir semua orang tua mengalami kesulitan ketika mengasuh anak yang menyandang kondisi disabilitas. Situasi ini tergambarkan jelas dalam Diskusi Puncak Pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) pada Sabtu (11/6) di pendopo SAPDA, Kota Yogyakarta. Di dalam…
Penilaian personal menjadi kunci dalam membangun sistem rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Penilaian personal dapat membantu memastikan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas tetap terpenuhi dalam kerjasama penanganan kasus antar lembaga. Demikian salah satu simpulan besar dari lokakarya Finalisasi Sistem Rujukan Ideal bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan…
Pendataan penyandang disabilitas sangat penting untuk memastikan semua orang mendapatkan pemenuhan hak sebagai warga daerah. Namun, pendataan penyandang disabilitas perlu dibarengi dengan asesmen yang ideal guna memastikan pendataan berlangsung tepat sasaran dan hasilnya dapat ditindaklanjuti. Isu tersebut menjadi salah satu pokok perhatian dalam sesi membahas usulan pendataan potensi bakat penyandang disabilitas; bagian dari musyawarah Rencana…
Riset yang diterbitkan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menunjukan bahwa sistem rujukan antar lembaga layanan, terutama di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih berlaku secara umum dan belum memperhatikan kebutuhan khusus bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Berbagai pemangku kepentingan memberikan respon positif lewat komitmen untuk mendorong sistem rujukan yang lebih inklusif….
Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dapat membantu lembaga layanan untuk mengidentifikasi kondisi psikososial penyintas kekerasan sebagai bentuk alat bukti. Namun dalam penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan penyintas penyandang disabilitas, HPP tidak hanya menjadi penguat alat bukti melainkan juga hadir sebagai bentuk akomodasi yang layak. “HPP juga termasuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan…
Pandemi COVID-19 telah menaikan permintaan Alat Pelindung Diri (APD). Perubahan pasar tersebut banyak dimanfaatkan oleh kelompok penyandang disabilitas dengan menjalankan usaha produksi masker. Namun, sebagian besar dari mereka masih mengalami keterbatasan modal, sehingga membutuhkan bantuan penguatan ekonomi baik dari pemerintah maupun swasta. Situasi ini ditemukan dalam riset Asesmen Standar dan Potensi Kapasitas Produksi Komunitas Penyandang…
