Puluhan jurnalis tampak antusias mengikuti Diskusi Jurnalisme Inklusif Berbasis Disabilitas yang diselenggarakan oleh Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Sabtu (30/9/2023). Dalam diskusi yang dihelat di Balai RW 12, Gg. Empu Gandring VI, RW 12, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terungkap bahwa profesi…
Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan sampai pada puncaknya. Para peserta, yang kali ini berasal dari Mahkamah Agung RI berharap aturan terkait identifikasi usia mental serta kecakapan hukum penyandang disabilitas mental dan intelektual dapat diakomodir di dalam Raperma Disabilitas. Iwan, peserta dari…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) kembali melanjutkan Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Perbaikan mekanisme penilaian personal menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam diskusi yang dilakukan di Jakarta (8/8) dengan melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah pusat tersebut….
Yogyakarta, 7 Agustus 2023 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) memberikan apresiasi kepada 65 pengadilan di Indonesia yang memiliki komitmen untuk menjadi inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Apresiasi diberikan melalui kegiatan Diseminasi Hasil Pemantauan Pengadilan Inklusif yang dilaksanakan bersama Mahkamah Agung RI dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for…
Institusi pengadilan masih memerlukan berbagai dukungan untuk dapat menyediakan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik dalam hal anggaran, perspektif dan sumber daya manusia. Perwakilan dari pengadilan Negeri, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara menyampaikan berbagai masukan agar upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan dapat berjalan lebih optimal. Salah satu…
Organisasi profesi dan penyedia layanan masih menghadapi persoalan dalam melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Berbagai perwakilan lembaga yang terdiri dari advokat, psikolog dan psikiater serta pengada layanan berbasis masyarakat dan pemerintah menyampaikan beragam masukan untuk mendorong terciptanya standar pemeriksaan yang ramah bagi penyandang disabilitas berbasis akomodasi yang layak. Perwakilan dari kelompok penyedia…
Pembuatan aturan-aturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menyisakan ruang kosong bagi partisipasi kelompok penyandang disabilitas. Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas mendesak pemerintah untuk memastikan perlibatan yang bermakna bagi organisasi disabilitas dalam pembahasan dan penyusunan peraturan turunan UU TPKS. “Tidak terbukanya informasi terkait draft resmi seluruh aturan turunan,…
Pemenuhan hak perempuan dan anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di level institusi pengadilan masih menghadapi tantangan dan hambatan. Peraturan Mahkamah Agung sangat dibutuhkan agar berbagai upaya penyediaan akomodasi yang layak, penerapan penilaian personal, hingga memastikan sumber daya manusia aparatur pengadilan yang berperspektif disabilitas, dapat berjalan lebih optimal. Situasi ini menjadi sorotan dalam kegiatan Pembahasan…
Daftar pengadilan menuju inklusif di Indonesia terus bertambah. Sepanjang Maret 2023, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menandatangani kesepakatan kesepahaman (MoU) dengan tiga institusi pengadilan yang berkomitmen menjadi ramah disabilitas, yakni Pengadilan Militer (Dilmil) II-10 Semarang, Pengadilan Negeri (Bantul) dan PN Bekasi. Penandatanganan MoU tersebut menandai komitmen SAPDA dan organisasi penyandang disabilitas untuk…
