APH dan penyandang disabilitas

Kewajiban APH dalam Memenuhi Akomodasi Khusus bagi Disabilitas

Dengan segala kondisi dan kebutuhan khususnya, para penyandang disabilitas memiliki hak atas layanan akomodasi khusus ketika berhadapan dengan hukum. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas pun mengamanatkan bahwa lembaga hukum memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Menurut PP tersebut, pemberian akomodasi yang layak dilakukan melalui modifikasi dan penyesuaian yang tepat….

Read More
konferensi riset SAPDA

Konferensi Nasional Hasil Riset Advokasi Berbasis Gender, Disability and Social Inclusion (GEDSI)

Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan Rancangan Regulasi di Indonesia Dalam Perspektif Gender, Disability dan Inklusi Sosial Riset tentang isu perempuan dan disabilitas telah banyak dilakukan di Indonesia. Tapi, belum banyak dari penelitian tersebut yang melibatkan perempuan dan penyandang disabilitas sebagai subjek penelitian. Sebagian besar mereka hanya dilibatkan sebagai objek penelitian semata. Melalui konferensi nasional…

Read More

Bukan Sekedar Tanggung Jawab Pengadilan, Penilaian Personal Perlu Dimulai dari Penyidikan & Penuntutan

Kewajiban melaksanakan penilaian personal sebaiknya tidak terpusat pada pengadilan negeri. Untuk lebih memastikan tersedianya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pidana, penerapan penilaian personal perlu dilangsungkan dari tingkat penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan. Demikian salah satu simpulan penting dari Semiloka Penilaian Personal untuk Perkara Pidana di Pengadilan yang diselenggarakan…

Read More

EVALUASI SEKOLAH GENDER, DISABILITAS DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Evaluasi sekolah yang diselengarakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2013 di Edotel Jln Kenari Yogyakarta ini merupakan rangkaian dari Sekolah Gender, Disabilitas dan Kesehatan Reproduksi yang sudah dijalankan sebelumnya. Menurut Bu Sri Lestari (SAPDA) selaku coordinator sekolah, sekolah ini hadir untuk mengakomodasi tiga isu besar yang selama ini masih sering berdiri terpisah – pisah yaitu…

Read More

DISKUSI DENGAN POLGOV JPP UGM

Perempuan di era modern saat ini bebas berekspresi, mampu menunjukkan kompetensi, mampu bersaing, dan dapat menjadi seorang pemimpin. Dalam hal berorganisasi, perempuan pun memegang peran yang penting dan menduduki posisi yang isgnifikan, seperti menjabat sebagai seorang legislative di kursi pemerintahan. Belajar dari pemilu legislative tahun 2014 lalu, Polgov JPP UGM mengadakan diskusi dengan tema ”…

Read More
Aksesibilitas dan Tabu Masih Menjadi Tantangan Utama Pelayanan Kesehatan Reproduksi terhadap Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas dan Tabu Menjadi Tantangan Utama Pelayanan Kespro Disabilitas

Layanan kesehatan reproduksi (Kespro) yang ditujukan kepada disabilitas maupun tanpa disabilitas sama. Namun, penyandang disabilitas memiliki tantangan tersendiri dalam mengakses layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini merupakan hasil diskusi nasional bertajuk “Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas” yang diselenggarakan secara online oleh SAPDA, Rabu (20/5). “Pemerintah dalam kebijakannya mendorong agar adanya…

Read More

[RILIS MEDIA] SUARA PEREMPUAN BERHARGA, PILKADA SERENTAK 9 DESEMBER 2020

Perempuan adalah separuh Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik Indonesia adalah warna demokrasi bangsa. Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, dari total 100.359.152 pemilih yang terdaftar dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020, ada 50.194.726 pemilih perempuan atau 50,2 persen. Data ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi kunci penting arah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia ke depan….

Read More