Apa itu HPP dan Kegunaannya dalam Penanganan Kekerasan Disabilitas?

Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dapat membantu lembaga layanan untuk mengidentifikasi kondisi psikososial penyintas kekerasan sebagai bentuk alat bukti. Namun dalam penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan penyintas penyandang disabilitas, HPP tidak hanya menjadi penguat alat bukti melainkan juga hadir sebagai bentuk akomodasi yang layak. “HPP juga termasuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan…

Read More

EVALUASI SEKOLAH GENDER, DISABILITAS DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Evaluasi sekolah yang diselengarakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2013 di Edotel Jln Kenari Yogyakarta ini merupakan rangkaian dari Sekolah Gender, Disabilitas dan Kesehatan Reproduksi yang sudah dijalankan sebelumnya. Menurut Bu Sri Lestari (SAPDA) selaku coordinator sekolah, sekolah ini hadir untuk mengakomodasi tiga isu besar yang selama ini masih sering berdiri terpisah – pisah yaitu…

Read More

KAMPANYE PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) “DON’T HURRY TO GET MARRY!”

Dalam rangka memperingati Hari Remaja Internasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus 2016, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) merangkul beberapa lembaga di DIY untuk melakukan kampanye yang berkaitan dengan remaja dan kesehatan reproduksi seperti SAPDA, Mitra Wacana, Rifka Annisa, Depag, RDU, BKKN, PKBI, CB Betesda. Dalam hal ini, SAPDA juga turut berpartisipasi dalam Kampanye Pendewasaan Usia…

Read More

[LOWONGAN] SAPDA Membutuhkan Konselor Psikologi

KUALIFIKASI: Difabel dan non difabel Usia antara 20 sampai 40 tahun Sarjana psikologi Memiliki pengalaman konseling minimal 1 tahun Punya komitmen menjalani kerja kemanusiaan Punya komitmen menjalani kerja secara online dengan waktu tertentu Bersedia tinggal di Yogyakarta dan berkantor di SAPDA Tidak memiliki catatan kekerasan yang dibuktikan dengan SKCK BERKAS PERSYARATAN: Surat lamaran CV KTP…

Read More
Ilustrasi kontrasepsi.

SAPDA Himbau UU TPKS Tindak Tegas Pemaksaan Kontrasepsi Disabilitas

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menghimbau Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) perlu lebih tegas mengatur larangan pemaksaan kontrasepsi kepada penyandang disabilitas. Himbauan tersebut disampaikan dalam audiensi terkait Rancangan Undang-undang (RUU) TPKS pada Kamis (7/10) bersama Panitia Kerja (Panja) Badan Legislatif (Baleg). Sholih Muhdlor dari divisi Gender Equality, Disability and Social Inclusion…

Read More

ROADSHOW TIM WDCC SAPDA KE SUMBA NTT

Tim WDCC melakukan perjalanan ke Sumba NTT  27 Februari s/d. 3 Maret 2017 yang diwakili oleh Rini Rindawati dan Nina Musriyanti. Tujuan perjalanan ini untuk menggali informasi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh stakeholder bagi perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan. Informasi didapat lewat wawancara ke lembaga penyedia layanan antara lain: UPPA Polres Sumba, DP3AP2KB, Kejaksaan Negeri,…

Read More
Mewujudkan Inklusivitas di Pengadilan Tinggi Kota Yogyakarta

Mewujudkan Inklusivitas di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Yogyakarta – Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi (PT) Kota Yogyakarta, Kamis (11/12) pagi. Pertemuan ini salah satunya mengagendakan pengadaan kesepakatan perihal kerjasama penyelenggaraan peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Direktur SAPDA Nurul Sa’adah dalam sambutannya menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kerjasama SAPDA dengan Mahkamah…

Read More

4 Pengadilan dari Jakarta dan Jawa Barat Berkomitmen Menuju Inklusif

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Cikarang dan Pengadilan Negeri Subang menambah daftar institusi pengadilan yang berkomitmen menjadi inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan penandatanganan kesepahaman (MoU) dengan keempat pengadilan tersebut pada 26/9 hingga 27/9 lalu. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan sekaligus bersamaan…

Read More