Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Tematik Disabilitas di pendopo Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2017 dan 19 Oktober 2017. Komite Disabilitas Kota Yogyakarta bekerja sama dengan TKSK Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan dan SAPDA. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan komunitas disabilitas se kecamatan Tegalrejo dan se kecamatan Wirobrajan yang…
Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta berharap upaya mewujudkan peradilan yang inklusif terus meluas tak hanya menyasar penyandang disabilitas melainkan juga kelompok rentan lainnya seperti perempuan dan anak. Harapan ini disampaikan dalam seremonial perpanjangan kesepakatan kerjasama (MoU) antara PA Yogyakarta dengan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak pada Selasa (8/7). “Saya selama ini sudah terlibat di…
Yogyakarta, 7 Agustus 2023 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) memberikan apresiasi kepada 65 pengadilan di Indonesia yang memiliki komitmen untuk menjadi inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Apresiasi diberikan melalui kegiatan Diseminasi Hasil Pemantauan Pengadilan Inklusif yang dilaksanakan bersama Mahkamah Agung RI dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for…
KUALIFIKASI: Difabel dan non difabel Usia antara 20 sampai 40 tahun Sarjana psikologi Memiliki pengalaman konseling minimal 1 tahun Punya komitmen menjalani kerja kemanusiaan Punya komitmen menjalani kerja secara online dengan waktu tertentu Bersedia tinggal di Yogyakarta dan berkantor di SAPDA Tidak memiliki catatan kekerasan yang dibuktikan dengan SKCK BERKAS PERSYARATAN: Surat lamaran CV KTP…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan lokakarya Alokasi Pendanaan bagi Kelompok Rentan pada Selasa (6/4) lalu di Yogyakarta, dengan peserta dari perwakilan penyandang disabilitas dan kelompok pra sejahtera terdampak pandemi COVID-19 lainnya. Lokakarya mengajak para peserta saling berdiskusi untuk mengenal kondisi kerentanan mereka di masa pandemi COVID-19, serta cara memenuhi kebutuhan khusus…
Berdasarkan surat edaran yang dibuat WHO pada tanggal Maret 2020, penyandang disabilitas wajib untuk mendapatkan penanganan khusus. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok rentan. Alasan kerentanan disabilitas antara lain, pertama, adanya hambatan dalam menerapkan kebersihan dasar. Kedua, kesulitan menghindari berkumpul, terlebih yang selalu mengandalkan pendamping. Ketiga, hambatan memperoleh informasi. Keempat, khusus pengguna kursi…
Jumat (11/10), SAPDA bersama Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan pertemuan guna membahas perpanjangan MoU Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. Kerja sama antara SAPDA dan PN Kota Yogyakarta akan berakhir pada Desember 2019. Kedua lembaga ini perlu melakukan kerja sama secara kontinyu agar hak-hak penyandang disabilitas di ruang pengadilan dapat dipenuhi. Pertemuan ini berlangsung di ruang mediasi…
Catatan:Pembaca yang baik, artikel ini telah melalui perbaikan pada 20 November untuk nama periset “Urgensi Pola Asuh Demokratis untuk Anak Disabilitas” yang sebelumnya Rokhani menjadi Rokhimah. Dengan ini, media SAPDA menyampaikan permohonan maaf. Anak disabilitas termasuk individu dengan kebutuhan khusus. Orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian pola asuh, sebab itu berpengaruh terhadap perkembangan dan…
Peningkatan layanan dan aksesibilitas di lingkungan pengadilan harus terus dilakukan. Lembaga peradilan merupakan ruang publik yang kerap diakses oleh penyandang disabilitas. Maka dari itu, layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ragam disabilitas perlu disediakan. Langkah baru telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar. Ayun Kristyanto, Ketua PN Karanganyar bersama Nurul Saadah Andriani, Direktur Yayasan SAPDA. Kedua…
