[DOWNLOAD] Penilaian Personal untuk Perkara Pidana dan Perdata di Pengadilan

Untuk memastikan pemenuhan akomodasi yang layak, lembaga aparat penegak hukum termasuk pengadilan perlu melaksanakan penilaian personal kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurut PP Nomor 39 Tahun 2020, penilaian personal merupakan “upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.” Kewajiban pengadilan untuk…

Read More

PN Purwokerto, PN Purbalingga dan PN Surakarta Dorong Pengadilan Inklusif

Pengadilan yang berkomitmen menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terus bertambah. Sepanjang bulan Juli 2022, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menandatangani perjanjian kerjasama dengan tiga pengadilan menuju inklusif, yaitu Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, PN Purbalingga dan PN Surakarta melalui kegiatan asistensi yang berlangsung masing-masing pada 6 Juli, 7 Juli dan 20 Juli 2022….

Read More

Urgensi PERMA Disabilitas dalam Mendorong Pengadilan Inklusif

Kekosongan peraturan terkait penyelenggaraan peradilan inklusif menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan terkait standar pelayanan dan mekanisme persidangan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Totok Yuli Biantoro dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)…

Read More
6 orang berkumpul mengeliling satu meja besar sedang menyimak dokumen yang ditampilkan di depan menggunakan proyektor.

Raperma Diharapkan Menjawab Kendala Pemenuhan Hak Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Pemenuhan hak perempuan dan anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di level institusi pengadilan masih menghadapi tantangan dan hambatan. Peraturan Mahkamah Agung sangat dibutuhkan agar berbagai upaya penyediaan akomodasi yang layak, penerapan penilaian personal, hingga memastikan sumber daya manusia aparatur pengadilan yang berperspektif disabilitas, dapat berjalan lebih optimal. Situasi ini menjadi sorotan dalam kegiatan Pembahasan…

Read More

DISKUSI PERTEMUAN AGENDA FRONTLINE (PERWAKILAN LEMBAGA YANG PERNAH MASUK KE KARANGWUNI DAN MILIRAN) FORUM PRB DIY

Catatan dalam pertemuan jaringan PRB pada 09 september 2016 yang bertempat di Sekretariat Forum PRB DIY, mengingat bahwa SAPDA juga concern di isu Penanganan Resiko Bencana untuk disabilitas maka SAPDA sebagai penggiat isu yang bergerak di isu didsabilitas terpanggil untuk mengikuti diskusi ini. Diskusi ini dihadiri oleh : 1. Mas Suparlan (Yayasan Sheep ) 2….

Read More
Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Elvi Hendrani (Pertama dari Bawah), Koordinator program ACTION untuk Institut KAPAL Perempuan Yusnaningsih Kasim (Kedua dari Bawah) dan Direktur SAPDA Nurul Saadah (Ketiga dari Bawah) menjadi pembicara dalam Lokakarya Nasional Meminimalisir KDRT Berbasis Gender dan Disabilitas di Masa Pandemi.

Kebijakan Pembatasan Dekatkan Disabilitas pada Kekerasan, Mengapa?

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA menyelenggarakan lokakarya nasional Meminimalisir KDRT Berbasis Gender dan Disabilitas di Masa Pandemi, Rabu (21/4), dengan peserta dari komunitas penyandang disabilitas dan perwakilan kelompok pra-sejahtera terdampak pandemi COVID-19 lainnya. Lokakarya berhasil mengungkap bagaimana perempuan penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan domestik selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data laporan yang…

Read More
Workshop pengadilan inklusi

[RILIS MEDIA] Pemenuhan Hak Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Pengadilan

Yogyakarta, 26 Agustus 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan telah disahkan pada tanggal 20 Juli 2020 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan…

Read More
Sampul Catahu RCB SAPDA 2021

[PERS RILIS] Layanan Rumah Cakap Bermartabat SAPDA Terbitkan Catatan Tahunan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender & Disabilitas Tahun 2021

Yogyakarta, 17 Febaruari 2022 – Layanan penanganan kekerasan Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (RCB SAPDA) menerbitkan Catatan Tahunan (Catahu) pendampingan kasus kekerasan berbasis gender dan disabilitas selama tahun 2021 melalui webinar bertajuk “Akomodasi yang Layak: Prinsip yang Harus Menular” pada Kamis 17 Februari 2022. Kegiatan ini berlangsung dengan dukungan dari Pemerintah…

Read More