Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan perlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Menurut pasal 58 dari UU ini, penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa salah satunya harus mempertimbangkan perempuan. Selain itu, pasal 54 menyebut bahwa Musyawarah Desa wajib pula melibatkan unsur masyarakat. Di dalam halaman lampiran dari produk hukum tersebut, dijelaskan bahwa kelompok perempuan…
Pelayanan disabilitas di ruang lingkup pengadilan sudah seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan setiap ragam disabilitas. Atas dasar itulah Pusat Penelitian Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang MA) berkunjung ke kantor SAPDA untuk melakukan penelitian pada Kamis, (02/07). Penelitian yang bertajuk “Standarisasi Pelayanan Disabilitas di Pengadilan” ini bertujuan untuk memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas yang…
Yogyakarta, 25 Februari 2022 – Layanan penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (RCB SAPDA) menerbitkan hasil survei Pemaknaan Orang Muda terhadap Kekerasan Seksual melalui webinar bertajuk “Orang Muda Memaknai Kekerasan Seksual: Antara Timpangnya Pengetahuan dan Dukungan, pada Jumat 25 Februari 2022. Kegiatan ini berlangsung dengan dukungan…
Dalam program untuk mendekatkan SAPDA dengan masyarakat sosial khususnya para pelajar, maka pada bulan November 2013 kemarin program SAPDA Go to School sudah dimulai. Kegiatan ini berupa sosialisasi atau mainstreaming diffabel terhadap sekolah dengan tujuan agar para siswa dan guru paham tentang isu-isu yang terjadi tentang disabilitas. Dengan harapan agar pengetahuan ataupun isu-isu tentang disabilitas…
Sudahkah kita membaca buku hari ini? Pertanyaan yang tidak memberatkan, akan tetapi jika dilakukan sebagaimana mestinya sebagian besar orang pasti akan merasa membaca adalah sebuah ektifitas yang membosankan. Tidak akan membosankan, ketika tema dan konten buku sangat menarik. Inilah salah satu aktifitas yang dilakukan oleh SAPDA, membaca buku dan dituliskan kembali isi buku. Aktifitas ini…
Organisasi profesi dan penyedia layanan masih menghadapi persoalan dalam melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Berbagai perwakilan lembaga yang terdiri dari advokat, psikolog dan psikiater serta pengada layanan berbasis masyarakat dan pemerintah menyampaikan beragam masukan untuk mendorong terciptanya standar pemeriksaan yang ramah bagi penyandang disabilitas berbasis akomodasi yang layak. Perwakilan dari kelompok penyedia…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) terus memperluas kerjasama dalam mewujudkan peradilan inklusif. Sepanjang Maret 2022, SAPDA telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan 8 institusi pengadilan sekaligus dari berbagai wilayah di Indonesia. Institusi-institusi pengadilan yang dimaksud antara lain Pengadilan Agama (PA) Bantul (3/3); Pengadilan Negeri (PN) Temanggung (9/3); PA Surakarta (11/3); PN…
Yogyakarta, 16 Juni 2021 – Dalam rangka berkontribusi mengurangi dampak ekonomi pandemi COVID-19, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) dan Institut KAPAL Perempuan mendistribusikan paket bantuan pangan kepada 2.373 orang dari kelompok pra sejahtera (miskin) dan rentan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Distribusi berlangsung pada 14 hingga 16 Juni 2021 di 9 Desa/Kelurahan…
Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Difabel sampai dengan tahun 2016 ini sudah menunjukkan beberapa keberhasilan dalam rangka meningkatkan kesejateraan difabel Kabupaten Sukoharjo. Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat yang menjadi strategi selama ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemerintah dalam pemenuhan hak difabel. Beberapa keberhasilan yang telah dicapai kaupaten Sukoharjo juga…
