Dengan segala kondisi dan kebutuhan khususnya, para penyandang disabilitas memiliki hak atas layanan akomodasi khusus ketika berhadapan dengan hukum. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas pun mengamanatkan bahwa lembaga hukum memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Menurut PP tersebut, pemberian akomodasi yang layak dilakukan melalui modifikasi dan penyesuaian yang tepat….
Diskusi yang difasilitasi Oleh SAPDA terkait dengan perpustakaan aksesibel ini menghadirkan beberapa pengurus Braille’iant Jogjakarta dan melibatkan beberapa mahasiswa difabel netra yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, dengan detail P : 8 orang, L: 11 orang, disabilitas netra : 10 orang. Diskusi ini dilaksanakan di ruang difabel corner UIN Sunan Kalijaga Yogyarta. Hal-hal yang dibahas…
Sistem rujukan layanan bagi anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum perlu dibangun berbasis kebutuhan khusus tiap ragam disabilitas. Upaya ini bisa dilakukan dengan melakukan penilaian personal sebagai bagian dari penyediaaan akomodasi yang layak di dalam pelayanan. Hal ini ditegaskan oleh perwakilan Women Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA Tio Tegar Wicaksono saat memberikan…
Tim WDCC melakukan perjalanan ke Sumba NTT 27 Februari s/d. 3 Maret 2017 yang diwakili oleh Rini Rindawati dan Nina Musriyanti. Tujuan perjalanan ini untuk menggali informasi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh stakeholder bagi perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan. Informasi didapat lewat wawancara ke lembaga penyedia layanan antara lain: UPPA Polres Sumba, DP3AP2KB, Kejaksaan Negeri,…
Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, SAPDA telah memberikan asistensi kepada 28 pengadilan terkait mendorong peradilan inklusif; mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga Pengadilan Militer. SAPDA kemudian menindaklanjuti asistensi tersebut dengan melakukan pemantauan terhadap ke-28 pengadilan pada 08 hingga 31 Oktober 2021. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui perubahan, hambatan, dan…
Penilaian personal memungkinkan lembaga layanan mampu menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan khususnya. Kini, penilaian personal telah wajib diterapkan oleh seluruh pengadilan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Umum (Badilum) Nomor 1692 Tahun 2020. Namun, tidak cukup jika penilaian personal sebatas diterapkan di pengadilan. Demi semakin mempermudah penyandang…
Penyandang disabilitas, sebagai kelompok yang terpinggirkan, seringkali belum sepenuhnya terakses oleh layanan kesehatan seksual dan reproduksi (kespro). Padahal, penyandang disabilitas, dengan segala hambatannya dalam berinteraksi dengan lingkungan, rentan menyalahgunakan organ reproduksinya dan menjadi korban kekerasan seksual. Minimnya layanan kespro inklusif bagi penyandang disabilitas menjadi masalah yang dihadapi para remaja di Kabupaten Kulonprogo, DIY. Temuan…
Saat ini sedang digalakkan IMD ( Inisiasi Menyusui Dini ) bayi disarankan untuk mengkonsumsi ASI dini yang banyak mengandung kolostrum yang sangat bagus untuk gizi bayi. Bayi yang baru lahir organ tubuhnya belum sempurna, sehingga hatinya tidak bisa memompa darah dengan baik, jika darah tidak disaring dengan baik oleh hati maka racun akan terbawa dan…
Oxfam dan mitra menjadi peserta pelatihan inklusi disabilitas Yogyakarta, 2 – 4 Mei 2018 “Inklusi berbasis gender dan disabilitas adalah sebuah perspektif yang harus dimiliki oleh semua mitra penyusun program ataupun mereka yang akan mengevaluasi program” Bertempat di Prime Plaza Hotel Yogyakarta yang dihadiri sebanyak 29 peserta yang terdiri dari staff maupun mitra, SAPDA Yogyakarta…
