Foto kegiatan musrenbang

Pentingnya Asesmen dalam Pendataan Disabilitas

Pendataan penyandang disabilitas sangat penting untuk memastikan semua orang mendapatkan pemenuhan hak sebagai warga daerah. Namun, pendataan penyandang disabilitas perlu dibarengi dengan asesmen yang ideal guna memastikan pendataan berlangsung tepat sasaran dan hasilnya dapat ditindaklanjuti. Isu tersebut menjadi salah satu pokok perhatian dalam sesi membahas usulan pendataan potensi bakat penyandang disabilitas; bagian dari musyawarah Rencana…

Read More

Cerita dari Mereka yang Mengadvokasi Kasus Kekerasan

  Di hari kedua (19/09) Pelatihan Konselor Sebaya, peserta mempraktekkan teori yang didapatkannya selama kegiatan pelatihan. Di sesi terakhir ini, peserta memaparkan hasil diskusi kelompok terkait alur penanganan kasus disabilitas yang telah mereka lakukan di daerahnya masing-masing. Peserta berasal dari sejumlah provinsi, di antaranya NTB, NTT, DIY, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Dari presentasi kelompok…

Read More

Pengumuman Hasil Seleksi Beasiswa Riset Gender dan Inklusi Sosial

Jumlah pendaftar Beasiswa Riset Gender dan Inklusi Sosial ke SAPDA sebanyak 1001 pendaftar. Tim melakukan seleksi dengan: 1. Menyesuaikan Kriteria a. Topik/isu yang ditawarkan b. Ragam Disabilitas c. Sebaran Wilayah d. Rencana Implementasi 2. Memilih 1001 pendaftar menjadi 111 kandidat berdasarkan pemetaan isu 3. Menyaring 111 kandidat menjadi 35 calon peserta 4. Memutuskan 35 kandidat…

Read More

SOSIALISASI PEMANTAPAN KECAMATAN INKLUSI 2017 DI KECAMATAN KOTAGEDE

Implementasi dalam mendorong Kota Yogyakarta menjadi kota inklusi terus diupayakan oleh pemerintah kota. Dewan yang ada di kota sangat mencermati isi dari indikator kota inklusi dan tidak hanya mengesahkan, karena pemerintah maupun DPRD sangat berkomitmen menjadikan pemerintah Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi. Dalam rangka mempercepat proses implementasi menuju Kota Yogyakarta yang inklusi, maka  sosialisasi pemantapan kecamatan…

Read More
Ilustrasi Sinergitas

Pentingnya Sinergi dalam Pembangunan Layanan Inklusif

Pembangunan layanan yang inklusif bisa dengan mudah diwujudkan jika ada sinergi antara pemerintah dengan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dan komunitas masyarakat sipil. Inilah yang menjadi poin penting dari paparan Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Nurul Sa’dah dalam diskusi Inovasi Daerah dalam Mendorong Pelayanan Dasar yang Inklusif, Kamis (19/11) lalu. Sinergitas bisa diwujudkan…

Read More
5 sampai 6 orang sedang berkumpul di dalam sebuah ruangan mengikuti lokakarya.

Pentingnya Pelibatan Ahli dalam Asesmen Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) kembali melanjutkan Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Perbaikan mekanisme penilaian personal menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam diskusi yang dilakukan di Jakarta (8/8) dengan melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah pusat tersebut….

Read More
Banner diseminasi pemantauan pengadilan inklusif

[PERS RILIS] SAPDA Apresiasi 65 Pengadilan Inklusif Ramah Disabilitas

Yogyakarta, 7 Agustus 2023 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) memberikan apresiasi kepada 65 pengadilan di Indonesia yang memiliki komitmen untuk menjadi inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Apresiasi diberikan melalui kegiatan Diseminasi Hasil Pemantauan Pengadilan Inklusif yang dilaksanakan bersama Mahkamah Agung RI dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for…

Read More
Ilustrasi anak dari 4 ragam disabilitas (fisik kursi roda, intelektual, netra dan Tuli)

Pentingnya Perlindungan & Pemenuhan Hak Anak & Anak Disabilitas Sesuai Kebutuhan

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) setiap tanggal 23 Juli ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1984 dalam rangka pembinaan untuk mewujudkan kesejahteraan anak (Pasal 1). Sementara, di tingkat internasional, majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengesahkan konvensi tentang hak-hak anak pada 20 November 1989. Indonesia kemudian meratifikasinya pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden…

Read More