Mengawali kegiatan di hari ini, Rabu 12 Juli 2017 koordinator lapangan (korlap) SAPDA, Dede mengunjungi kantor kecamatan Banjarmasin Barat. Meninjau aksesibilitas fisik di kantor kecamatan Banjarmasin Barat, perubahan sudah terjadi. Pengadaan ramp di kantor kecamatan Banjarmasin Barat sesuai dengan amanah musrenbang kecamatan, hasil dari usulan difabel yang mulai terlibat di tahun 2016. Koordinasi awal korlap…
Oleh: Rahardyan Harveyoga Pada 21 April setiap tahunnya, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kartini untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam membela emansipasi perempuan di Indonesia. Emansipasi bisa disebut sebagai pemberian hak kepada seseorang atau kelompok yang sebelumnya dirampas dan diabaikan dari mereka. Emansipasi memungkinkan perempuan mengembangkan peran yang setara dengan laki-laki dalam memajukan pembangunan masyarakat…
“Probelmatika ini menyebabkan mereka kehilangan hak untuk membuat keputusan atas tubuh, masa depan, pekerjaan, bahkan kehilangan harta kekayaannya,” jelas Nurul.
Pada tahun 2022, SAPDA telah melakukan pemantauan aksesibilitas pada 21 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) & Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang memiliki komitmen menjadi pengadilan menuju inklusif dan telah mengikuti pelatihan isu disabilitas bersama SAPDA. Peserta pemantauan sebanyak 21 pengadilan yang terdiri dari 20 PTUN & 1 PT TUN. Berdasarkan hasil pemantauan,…
Setiap orang memiliki hak untuk mengakses pengetahuan terkait isu kesehatan seksual dan reproduksi. Namun dalam realitanya banyak kelompok yang belum bisa menjangkau hak tersebut, terutama kalangan perempuan disabilitas. Ini membuat mereka rentan menjadi target kekerasan seksual. Persoalan tersebut berhasil dibuktikan lewat penelitian bertajuk ‘Lampu Merah Kekerasan Seksual pada Disabilitas’ karya Hawa Ahda. Hawa sendiri melakukan…
Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, SAPDA telah memberikan asistensi kepada 28 pengadilan terkait mendorong peradilan inklusif; mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga Pengadilan Militer. SAPDA kemudian menindaklanjuti asistensi tersebut dengan melakukan pemantauan terhadap ke-28 pengadilan pada 08 hingga 31 Oktober 2021. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui perubahan, hambatan, dan…
Penilaian personal menjadi kunci dalam membangun sistem rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Penilaian personal dapat membantu memastikan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas tetap terpenuhi dalam kerjasama penanganan kasus antar lembaga. Demikian salah satu simpulan besar dari lokakarya Finalisasi Sistem Rujukan Ideal bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan…
Yayasan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan dan Anak) memutuskan nama-nama di bawah ini dinyatakan “LOLOS” untuk seleksi Tahap I untuk open recruitment Konselor Psikologi Yayasan SAPDA. Nama-nama yang dinyatakan lolos dipersilahkan untuk memeriksa kotak masuk email masing-masing untuk melihat informasi lengkap dari tahap berikutnya. Salam inklusi!
Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar bersama Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dan komunitas Penyandang Disabilitas di Karanganyar menyelenggarakan roleplay uji coba aksesibilitas, Jumat (11/12). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas MoU kedua lembaga, sekaligus sebagai perayaan Hari Disabilitas Internasional. Roleplay dipandu oleh Fatum Ade dan Rini Rindawati dari hola Woman Disability Crisis Center (WDCC)…
