Kasus Sekolah di Kota Yogyakarta Tidak Mau Menerima Anak Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas Perlu kami beritahukan bahwa Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 21 Mei 2015, telah menerima kedatangan Ibu E (untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, nama lengkap dan alamat ada di Kantor Komite) yang telah menyampaikan keluhannya kepada…
Puluhan kader inklusi dari Kota Yogyakarta menjalani pelatihan isu anak penyandang disabilitas yang diselenggarakan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), Selasa (16/3). Para kader pun diharapkan mampu mengotimalkan penjangkauan demi tersedianya data kebutuhan khusus anak disabilitas secara merata di semua daerah. “Bagaimana mendukung para orang tua, tetapi data-data anak disabilitas sendiri beserta kebutuhannya itu…
Sekali lagi peranan perempuan tidak bisa diremehkan. Tidak hanya di tataran keluarga dimana perempuan tidak jarang menjadi tulang punggung keluarga tetapi juga posisi perempuan sebagai pahlawan devisa negara. Pahlawan devisa negara atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) rupanya memang benar – benar pantas disebut pahlawan devisa. Bagaimana tidak, mereka memberikan sumbangan…
Yogyakarta. Kebutuhan atas informasi yang pesat, diiringi dengan perkembangan teknologi dan media memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi di mana saja dan kapan saja. Arus informasi deras tanpa bisa dibendung alirannya. Dari informasi yang dikupas secara sederhana maupun tajam. Dari yang terpercaya sampai dengan yang hoax tetapi tidak kalah dipercaya oleh masyarakat. Meski demikian, belum semua…
Catatan:Pembaca yang baik, artikel ini telah melalui perbaikan pada 20 November untuk nama periset “Urgensi Pola Asuh Demokratis untuk Anak Disabilitas” yang sebelumnya Rokhani menjadi Rokhimah. Dengan ini, media SAPDA menyampaikan permohonan maaf. Anak disabilitas termasuk individu dengan kebutuhan khusus. Orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian pola asuh, sebab itu berpengaruh terhadap perkembangan dan…
Dalam upaya mendukung penyelenggaraan peradilan yang inklusif, SAPDA dan Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, Senin (8/6). Kerjasama ini mendorong keterlibatan SAPDA di lingkup luar kuasa hukum. Misalnya, pendampingan psikososial, konseling dan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum diluar kuasa hukum. “Kami meminta Sapda membuat…
Dalam rangka menyambut Hari Disabiilitas Internasional (HDI) yang jatuh pada tanggal 3 Desember, organisasi penyandang disabilitas (PPDI, HWDI & Gerkatin) bersama Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menggelar peringatan hari raya disabilitas sedunia ini. Acara dilaksanakan pada tanggal 29 November dan 1 – 2 Desember 2018….
Yogyakarta, 29 Juli 2021 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) hari ini meluncurkan buku panduan yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengakses informasi. “Panduan Produksi Media Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas” akan membantu media, pemerintah, swasta dan pembuat konten lainnya mengembangkan cara mereka menyampaikan informasi kepada kelompok orang dengan gangguan pendengaran,…
SAPDA bersama dengan Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi Dan Ekonomi Rakyat (LP2DER), Bima, NTB menyelenggarakan workshop penyusunan kebijakan berperspektif gender dan disabilitas pada Rabu (22/01). Workshop ini merupakan salah satu bagian program ICDRC (Inclusive Climate and Disaster Resilient Communities) atau Membangun Ketangguhan Inklusif Bencana dan Perubahan Iklim yang didanai oleh DFAT melalui OXFAM. Workshop ini bertujuan…
