Proses rekrutmen CPNS yang dilakukan serentak saat ini masih diskriminasi terhadap difabel. “Dari semua formasi di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota tidak ada yang memenuhi kuota 2% bagi difabel sesuai dengan amanat undang-undang” kata Winata SH dari Komite Difabel DIY saat konferensi pers, Kamis (11/10). Konferensi pers yang dihadiri oleh beberapa organisasi yang berkaitan…
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan menjadi UU Penyandang Disabilitas, melalui Rapat Paripurna DPR masa sidang III tahun 2015-2016, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 17 Maret 2016. Apakah UU ini sudah sepenuhnya melindungi dan memenuhi hak-hak serta kebutuhan penyandang disabilitas? Lebih lanjut berikut bisa dicermati dokumen RUU yang baru saja disahkan. RUUPD…
Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar bersama Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dan komunitas Penyandang Disabilitas di Karanganyar menyelenggarakan roleplay uji coba aksesibilitas, Jumat (11/12). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas MoU kedua lembaga, sekaligus sebagai perayaan Hari Disabilitas Internasional. Roleplay dipandu oleh Fatum Ade dan Rini Rindawati dari hola Woman Disability Crisis Center (WDCC)…
Kampanye aksesibel menjadi satu medium yang banyak dipilih untuk mengkomunikasikan pengetahuan terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 bagi penyandang disabilitas. Selain menentukan teknik komunikasi strategis yang tepat, penting pula untuk memetakan audiens yang disasar. Selain individu penyandang disabilitas itu sendiri, juga terdapat empat pihak lain yang bisa menjadi target dalam kampanye aksesibel terkait Covid-19. Di antaranya…
Pungguk Merindukan Bulan Potret Gunungkidul dalam Pemenuhan Pelayanan Pendidikan Kelompok Difabel Resensi Oleh : Prisnia Dwi W Penulis : Defi Nopita, Ikma Citra Ranteallo, Muhammad Joni Yulianto Tahun terbit : 211 Penerbit : Maarif Institute for Culture and Humanity ISBN : 978-602-97198-1-9 Buku ini berbicara mengenai perjalanan advokasi yang dilakukan oleh MAARIF Institute bersama dengan…
Pendataan merupakan kunci penting agar pemberian bantuan sosial kepada kelompok penyandang disabilitas bisa dilakukan secara merata. Namun Indonesia sendiri belum memiliki mekanisme pendataan yang valid, sehingga rencana aksi pemerintah terhadap penyandang disabilitas belum tepat sasaran. “Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang terbaik, yang menyasar kepada teman-teman penyandang disabilitas, saat data penyandang disabilitas sendiri masih dimana-mana?”…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) terus memperluas kerjasama dalam mewujudkan peradilan inklusif. Sepanjang Maret 2022, SAPDA telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan 8 institusi pengadilan sekaligus dari berbagai wilayah di Indonesia. Institusi-institusi pengadilan yang dimaksud antara lain Pengadilan Agama (PA) Bantul (3/3); Pengadilan Negeri (PN) Temanggung (9/3); PA Surakarta (11/3); PN…
Pengadilan yang berkomitmen menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terus bertambah. Sepanjang bulan Juli 2022, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menandatangani perjanjian kerjasama dengan tiga pengadilan menuju inklusif, yaitu Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, PN Purbalingga dan PN Surakarta melalui kegiatan asistensi yang berlangsung masing-masing pada 6 Juli, 7 Juli dan 20 Juli 2022….
buletin difabel sapda jogja edisi 16
