BULETIN SAPDA EDISI 23 : KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DIFABEL
buletin difabel sapda jogja edisi 23
Read More
Urgensi Pelibatan Perempuan Disabilitas dalam Riset dan Kajian
Yogyakarta, sapdajogja.org, SAPDA bersama perwakilan mitra AIDRAN La Trobe University, FH UGM, serta tim konsultan lembaga berdiskusi dalam workshop Penyusunan Peta Jalan untuk Meningkatkan Kapasitas Perempuan dan Perempuan Disabilitas melalui penelitian dan penyusunan kajian yang berperspektif gedsi (gender dan disabilitas). Hal ini dilakukan karena kebijakan pusat dan daerah, serta adanya temuan data yang belum berperspektif…
ROADSHOW PROGRAM SRHR DALAM PENJANGKAUAN DI BEBERAPA KOMUNITAS/ JARINGAN LEMBAGA SAPDA
SAPDA dalam Program SRHR telah melakukan diskusi dan penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja dan orangtu yang memiliki anak disabilitas. Diskusi dan penyuluhan SRHR di lakukan ke beberapa jaringan/ komunitas, baik yang berada di kota Jogja, maupun di Kabupaten Bantul. Dikarenakan belum banyak perkumpulan / komunitas orangtua yang memiliki anak disabilitas maka lembaga SAPDA berinisiatif bekerjasama…
DESA YANG INKLUSIF BAGI PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
Setelah disampaikan paparan dari Kementrian Sosial, selanjutnya Bapak Bito Wikantosa dari Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi menyampaikan materi tentang Desa yang inklusif bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan”, rangkaian kegiatan Program Peduli Pilar Disabilitas yang diselenggarakan Sapda, Jogja, 10 Mei 2016. Berikut…
[PERS RILIS] Penuhi Hak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Lewat UU TPKS
Embargo: Rabu, 21 Desember 2022 Yogyakarta, Rabu (21/12) – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan webinar “Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Penyandang Disabilitas” sebagai refleksi akhir tahun pasca 6 bulan pengesahan UU TPKS. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Melalui…
PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang terangkum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ini merupakan materi yang disampaikan Pak Nahar dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/…
Kader Inklusi Diharapkan Jangkau Lebih Banyak Anak Disabilitas
Puluhan kader inklusi dari Kota Yogyakarta menjalani pelatihan isu anak penyandang disabilitas yang diselenggarakan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), Selasa (16/3). Para kader pun diharapkan mampu mengotimalkan penjangkauan demi tersedianya data kebutuhan khusus anak disabilitas secara merata di semua daerah. “Bagaimana mendukung para orang tua, tetapi data-data anak disabilitas sendiri beserta kebutuhannya itu…
Tebitkan Iklan Masyarakat, Direktur SAPDA: Perempuan Disabilitas Mampu Berkontribusi di Masyarakat
Yayasan Sentras Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menerbitkan iklan layanan masyarakat (ILM) bertajuk Perempuan Disabilitas Inspirasi Nusantara. Melalui ILM tersebut, SAPDA ingin menyuarakan bahwa perempuan penyandang disabilitas bukan individu yang lemah, selalu memerlukan pertolongan dan terpinggirkan sebagaimana stigma-stigma yang ada selama ini. “Tapi ternyata perempuan penyandang disabilitas merupakan perempuan-perempuan yang sebetulnya tangguh, mempunyai kapasitas…
PEMETAAN TENTANG AKSESIBILITAS BAGI KOMUNITAS DIFABEL DAN MANULA DI KOTA JOGJA
Dalam acara diskusi menyoroti masalah aksesibilitas yang di alami oleh komunitas difabel yang ada di kota Jogja, baik fasilitas gedung maupun pelayanan bagi difabel. Hasil dari Team Peneliti Geografi UGM, menemukan belum sepenuhnya aksesibel bagi difabel meliputi bangunan, lokasi dan tata letak , temuannya tersebut disoroti di beberapa bidang yaitu : Transpotasi : Ramp pada…
