Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) telah melakukan pemantauan terhadap 65 pengadilan menuju inklusif, terdiri dari 21 pengadilan dari lingkungan peradilan tata usaha negara pada tahun 2021, disusul 44 pengadilan dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer pada tahun 2022. Pemantauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut pasca pendampingan teknis SAPDA kepada pengadilan…
Diperlukan adanya prinsip keseteraan, terbuka dan penghargaan dalam mewujudkan masyaralat inklusi. Hal inilah yg didapat oleh 12 Remaja dan Remaja Disabilitas dalam Workshop bertema Pelatihan Analisis Sosial HKSR Inklusi Berbasis Media di Yogykarta pada hari pertama (1/2). Acara yang diselenggarakan SAPDA ini berlangsung dari Sabtu-Rabu (1-5/2). Pada Hari Pertama, mereka mempelajari Gender dan Inklusi Sosial….
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan perlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Menurut pasal 58 dari UU ini, penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa salah satunya harus mempertimbangkan perempuan. Selain itu, pasal 54 menyebut bahwa Musyawarah Desa wajib pula melibatkan unsur masyarakat. Di dalam halaman lampiran dari produk hukum tersebut, dijelaskan bahwa kelompok perempuan…
Penyandang disabilitas, dengan segala hambatan dan kebutuhan khususnya, memiliki cara yang berbeda dalam mengakses media. Namun, kebanyakan media yang selama ini beredar masih gagal menjawab tantangan tersebut. Demi memastikan semakin banyak media yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) menerbitkan Panduan Media Aksesibel untuk Penyandang Disabilitas. Direktur SAPDA Nurul Sa’adah…
Jika sebelumnya kita mengenal hambatan-hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam mengakses tempat cuci tangan, maka yang tidak kalah penting adalah memahami cara untuk mengatasinya. Sejatinya, hambatan-hambatan tersebut bisa diatasi dengan membuat tempat cuci tangan yang aksesibel. Pengadaan tempat cuci tangan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas wajib dilakukan oleh penyedia layanan publik sebagai upaya untuk mendorong…
Dalam upaya mendukung penyelenggaraan peradilan yang inklusif, SAPDA dan Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, Senin (8/6). Kerjasama ini mendorong keterlibatan SAPDA di lingkup luar kuasa hukum. Misalnya, pendampingan psikososial, konseling dan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum diluar kuasa hukum. “Kami meminta Sapda membuat…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) terus memperluas kerjasama dalam mewujudkan peradilan inklusif. Sepanjang Maret 2022, SAPDA telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan 8 institusi pengadilan sekaligus dari berbagai wilayah di Indonesia. Institusi-institusi pengadilan yang dimaksud antara lain Pengadilan Agama (PA) Bantul (3/3); Pengadilan Negeri (PN) Temanggung (9/3); PA Surakarta (11/3); PN…
Sebanyak 159 aparatur pengadilan yang tersebar dari 29 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan 4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) resmi menyelesaikan pelatihan isu disabilitas yang diselenggarakan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) sepanjang Desember 2021 hingga Mei 2022 lalu. Direktur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen…
Jakarta, 18 November 2020 – Sebagai upaya dalam menanggapi dampak COVID-19, Hivos bersama dengan lima anggota konsorsium yakni CISDI, KAPAL Perempuan, PAMFLET, PUPUK, dan SAPDA secara virtual meluncurkan proyek baru, Active Citizens Building Solidarity and Resilience in Response to COVID-19 (ACTION). Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam mencegah, menanggulangi, serta memitigasi…
