Pada hari Selasa 10 Februari pukul 17.27 WIB, Saat masih di kantor handphone ku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Mbak Nurul (Direktur SAPDA) yang memberikan mandat tentang sebuah aksi dari jaringan. Dimana, mandat tersebut ditujukan ke mbak Tari, Mbak Juju dan Saya. Setelah itu, satu lagi pesan tentang anti korupsi yang akan di deklarasikan esok…
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) menindaklanjuti perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kesepakatannya ditandai dengan penandatanganan MoU antara Direktur SAPDA Nurul Sa’dah Andriani dengan Ketua PN Karanganyar Ayun Kristiyanto, Sabtu (23/1). Fatum Ade dari hola Woman & Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA menjelaskan bahwa…
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan menjadi UU Penyandang Disabilitas, melalui Rapat Paripurna DPR masa sidang III tahun 2015-2016, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 17 Maret 2016. Apakah UU ini sudah sepenuhnya melindungi dan memenuhi hak-hak serta kebutuhan penyandang disabilitas? Lebih lanjut berikut bisa dicermati dokumen RUU yang baru saja disahkan. RUUPD…
Pelatihan Kesehatan Reproduksi dan seksual yang di adakan di komunitas temple pada hari kamis tanggal 23 Februari 2017 yang bertempat diruang pertemuan desa Mardikorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. Pelatihan ini di ikuti oleh 25 orang peserta 5 laki-laki dan 20 perempuan terdiri dari 7 penyandang disabilitas dan 18 orangtua atau pendamping. Acara dimulai jam 08.30…
Yayasan Sentras Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menerbitkan iklan layanan masyarakat (ILM) bertajuk Perempuan Disabilitas Inspirasi Nusantara. Melalui ILM tersebut, SAPDA ingin menyuarakan bahwa perempuan penyandang disabilitas bukan individu yang lemah, selalu memerlukan pertolongan dan terpinggirkan sebagaimana stigma-stigma yang ada selama ini. “Tapi ternyata perempuan penyandang disabilitas merupakan perempuan-perempuan yang sebetulnya tangguh, mempunyai kapasitas…
Yogyakarta, 18 Juli 2023 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) meluncurkan Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022 (Catahu KBGD 2022) dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-18 lembaga SAPDA. Catahu mengangkat tajuk “Akomodasi yang Layak: Antara Angka dan Realita”, sesuai dengan highlight utama dari temuannya. Kegiatan ini berlangsung dengan…
Pada tahun 2022, SAPDA telah melakukan pemantauan aksesibilitas pada 21 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) & Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang memiliki komitmen menjadi pengadilan menuju inklusif dan telah mengikuti pelatihan isu disabilitas bersama SAPDA. Peserta pemantauan sebanyak 21 pengadilan yang terdiri dari 20 PTUN & 1 PT TUN. Berdasarkan hasil pemantauan,…
Pada tahun 2011, Indonesia resmi menandatangani Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas yang ditandai dengan terbitnya Undang-undang nomor 19 tahun 2011. Menurut pasal 23 ayat 1 butir a dari konvensi tersebut, perempuan disabilitas memiliki hak untuk menikah dengan persetujuan dan menentukan pasangannya sendiri. Namun, hak tersebut seringkali tidak terjangkau oleh perempuan disabilitas yang menjadi bagian dari…
Pembuatan dan implementasi kebijakan di Indonesia selama ini sekedar berfokus pada pemberian layanan yang setara, namun belum mempertimbangkan aspek-aspek gender dan disability. Inilah yang menyebabkan perempuan dan penyandang disabilitas tidak memperoleh keadilan sesuai dengan porsinya. Hal tersebut merupakan poin utama dari paparan Direkur SAPDA Nurul Saadah dalam Konferensi Nasional Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan…
