Jamkesus dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) bagi penyandang disabilitas di seluruh Provinsi DI Yogyakarta dipastikan akan tetap berjalan seperti biasa. Hal tersebut merupakan hasil dari Audiensi Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan Bappeda DIY untuk menyikapi isu dihapusnya Posbindu, (30/1), di Kantor Bapel Jamkesos DIY. “Layanan Posbindu bagi disabilitas akan tetap kami jalan…
Pembangunan layanan yang inklusif bisa dengan mudah diwujudkan jika ada sinergi antara pemerintah dengan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dan komunitas masyarakat sipil. Inilah yang menjadi poin penting dari paparan Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Nurul Sa’dah dalam diskusi Inovasi Daerah dalam Mendorong Pelayanan Dasar yang Inklusif, Kamis (19/11) lalu. Sinergitas bisa diwujudkan…
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menghimbau Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) perlu lebih tegas mengatur larangan pemaksaan kontrasepsi kepada penyandang disabilitas. Himbauan tersebut disampaikan dalam audiensi terkait Rancangan Undang-undang (RUU) TPKS pada Kamis (7/10) bersama Panitia Kerja (Panja) Badan Legislatif (Baleg). Sholih Muhdlor dari divisi Gender Equality, Disability and Social Inclusion…
Film Panduan Covid-19 bagi tiap Ragam Disabilitas ini diproduksi untuk mengedukasi penyandang disabilitas dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terpapar virus ini. Mereka membutuhkan materi edukasi yang beragam dan mudah dipahami, mengingat disabilitas juga memiliki ragam yang berbeda yang memengaruhi cara mereka menyerap informasi. Video ini merupakan salah satu materi…
PROFIL SAPDA (SENTRA ADVOKASI PEREMPUAN, DIFABEL, DAN ANAK) Lembaga SAPDA merupakan singkatan dari SENTRA ADVOKASI PEREMPUAN DIFABEL DAN ANAK, Badan Hukum Atas nama lembaga SAPDA no. 51 tahun 2005 dengan Akta Notaris Anhar Rusli, diubah dengan no. 7 tahun 2013 dengan akta notaris Herry Sabto Widodo, dan dilakukan perubahan bentuk kelembagaan menjadi Yayasan pada tahun…
Sistem rujukan layanan bagi anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum perlu dibangun berbasis kebutuhan khusus tiap ragam disabilitas. Upaya ini bisa dilakukan dengan melakukan penilaian personal sebagai bagian dari penyediaaan akomodasi yang layak di dalam pelayanan. Hal ini ditegaskan oleh perwakilan Women Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA Tio Tegar Wicaksono saat memberikan…
Sistem rujukan merupakan layanan yang diberikan kepada korban melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga pengada layanan berdasarkan kebutuhan korban guna mendapatkan pemulihan secara komprehensif. Dengan adanya rujukan, pendampingan dan penanganan kasus akan semakin mudah lewat proses pelimpahan wewenang kepada lembaga atau penyedia layanan lain. Namun, idealnya sistem rujukan perlu memberhatikan akomodasi yang layak untuk memastikan…
Kekosongan peraturan terkait penyelenggaraan peradilan inklusif menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan terkait standar pelayanan dan mekanisme persidangan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Totok Yuli Biantoro dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)…
Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta berharap upaya mewujudkan peradilan yang inklusif terus meluas tak hanya menyasar penyandang disabilitas melainkan juga kelompok rentan lainnya seperti perempuan dan anak. Harapan ini disampaikan dalam seremonial perpanjangan kesepakatan kerjasama (MoU) antara PA Yogyakarta dengan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak pada Selasa (8/7). “Saya selama ini sudah terlibat di…
