Institusi pengadilan masih memerlukan berbagai dukungan untuk dapat menyediakan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik dalam hal anggaran, perspektif dan sumber daya manusia. Perwakilan dari pengadilan Negeri, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara menyampaikan berbagai masukan agar upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan dapat berjalan lebih optimal. Salah satu…
Embargo: Rabu, 21 Desember 2022 Yogyakarta, Rabu (21/12) – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan webinar “Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Penyandang Disabilitas” sebagai refleksi akhir tahun pasca 6 bulan pengesahan UU TPKS. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Melalui…
Pengadilan Negeri Klaten (PN) Klaten dan PN Malang menambah daftar mitra kerjasama Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kerjasama resmi dimulai lewat ditandatanganinya nota kesepahaman antara SAPDA dengan kedua pengadilan. Penandatanganan nota kesepahaman sendiri berlangsung masing-masing pada Rabu (3/3) untuk PN Klaten serta pada Sabtu (6/3)…
Selasa, (1/10) SAPDA bekerja sama dengan Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) IKIP PGRI Jember mengadakan workshop bertema “Kenali Dirimu, Sayangi Kesehatan Reproduksimu”. Workshop ini berlangsung di Aula Quantum IKIP PGRI yang diikuti oleh puluhan pelajar tingkat SMA atau sederajat di Kabupaten Jember. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan isu kesehatan, reproduksi, dan disabilitas kepada remaja, baik…
Pembangunan layanan yang inklusif bisa dengan mudah diwujudkan jika ada sinergi antara pemerintah dengan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dan komunitas masyarakat sipil. Inilah yang menjadi poin penting dari paparan Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Nurul Sa’dah dalam diskusi Inovasi Daerah dalam Mendorong Pelayanan Dasar yang Inklusif, Kamis (19/11) lalu. Sinergitas bisa diwujudkan…
Jumat (11/10), SAPDA bersama Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan pertemuan guna membahas perpanjangan MoU Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. Kerja sama antara SAPDA dan PN Kota Yogyakarta akan berakhir pada Desember 2019. Kedua lembaga ini perlu melakukan kerja sama secara kontinyu agar hak-hak penyandang disabilitas di ruang pengadilan dapat dipenuhi. Pertemuan ini berlangsung di ruang mediasi…
Sistem rujukan layanan bagi anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum perlu dibangun berbasis kebutuhan khusus tiap ragam disabilitas. Upaya ini bisa dilakukan dengan melakukan penilaian personal sebagai bagian dari penyediaaan akomodasi yang layak di dalam pelayanan. Hal ini ditegaskan oleh perwakilan Women Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA Tio Tegar Wicaksono saat memberikan…
Dalam upaya mendukung penyelenggaraan peradilan yang inklusif, SAPDA dan Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, Senin (8/6). Kerjasama ini mendorong keterlibatan SAPDA di lingkup luar kuasa hukum. Misalnya, pendampingan psikososial, konseling dan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum diluar kuasa hukum. “Kami meminta Sapda membuat…
KONDISI TERKINI PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL REMAJA DENGAN DISABILITAS DI INDONESIA 1. Situasi Kebijakan yang berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja dengan disabilitas : – Pada bulan Oktober 2011 Indonesia telah melakukan pengesahan / ratifikasi Konvensi Hak penyandang Disabilitas / CRPD dengan UU No. 19 tahun 2011, dimana dalam pasal 24 secara…
