SAPDA

Bagaimana Menciptakan Sistem Pendataan Disabilitas yang Efektif?

Media SAPDA5 years ago5 years ago04 mins

Pendataan merupakan kunci penting agar pemberian bantuan sosial kepada kelompok penyandang disabilitas bisa dilakukan secara merata. Namun Indonesia sendiri belum memiliki mekanisme pendataan yang valid, sehingga rencana aksi pemerintah terhadap penyandang disabilitas belum tepat sasaran. “Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang terbaik, yang menyasar kepada teman-teman penyandang disabilitas, saat data penyandang disabilitas sendiri masih dimana-mana?”…

PN Klaten Siap Menjadi Pengadilan Aksesibel

Media SAPDA5 years ago5 years ago02 mins

Pengadilan Negeri (PN) Klaten, Jawa Tengah, siap menjadi lembaga yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Komitmen ini disampaikan dalam kunjungan asistensi yang dilakukan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) ke PN Klaten pada Jumat (26/2) lalu. “Sejak tahun 2016, sebenarnya kita sudah mengacu pada pembangunan yang aksesibel. Contoh, di depan dan belakang sudah kita buat…

BULETIN SAPDA EDISI 10 : REFLEKSI 5 TAHUN KERJA SAPDA

Media SAPDA10 years ago10 years ago01 mins

buletin difabel sapda jogja edisi 10

Integrasi Data dan Sistem Pendataan Subclusser Disabilitas Sulawesi Tengah

Media SAPDA7 years ago03 mins

Yogyakarta, sapdajogja.org, SAPDA mengadakan workshop integrasi data dan sistem pendataan disabilitas oleh subcluster disabilitas atau kelompok rentan di Sulawesi tenggara pada tanggal 27 Maret 2019 lalu bertempat di kota Palu. Workshop ini mendiskusikan cerita pengalaman masing-masing pihak yang kemudian mencari solusi pendataan disabilitas yang efisien dan cepat karena pendataan yang dilakukan selama ini dirasa kurang…

[#EdisiKonferensi] Absennya Kepentingan Disabilitas dalam Pendidikan Politik Parpol

Media SAPDA5 years ago5 years ago04 mins

Para penyandang disabilitas menjadi kelompok yang terabaikan dalam perhelatan politik. Padahal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menjamin secara jelas hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, termasuk salah satunya adalah memperoleh pendidikan politik. Ini tercantum di dalam pasal 13 huruf F dari produk hukum itu. Partai politik adalah salah satu agen penting pemberi pendidikan politik bagi…

Urgensi PERMA Disabilitas dalam Mendorong Pengadilan Inklusif

Media SAPDA4 years ago4 years ago03 mins

Kekosongan peraturan terkait penyelenggaraan peradilan inklusif menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan terkait standar pelayanan dan mekanisme persidangan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Totok Yuli Biantoro dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)…

Direktur SAPDA Raih Penghargaan Gender Champion

Media SAPDA6 years ago6 years ago02 mins

Direktur SAPDA, Nurul Sa’adah Andriani menerima penghargaan Gender Champion dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), Senin (23/12). Penyerahan penghargaan ini berlangsung di Bangsal Kepatihan, Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi yang diberikan oleh banyak tokoh dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Yogyakarta….

Bagaimana Cara Efektif Bangun Komunikasi dengan Anak Disabilitas?

Media SAPDA5 years ago5 years ago04 mins

Komunikasi menjadi aspek penting dalam membangun pola asuh untuk anak. Namun, membangun komunikasi keluarga yang efektif menjadi persoalan tersendiri bagi orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Lantas, bagaimana cara terbaik dalam membangun komunikasi yang baik dengan anak penyandang disabilitas? Psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Yogyakarta, Devi Riana Sari, menjawabnya…

SAPDA Lanjutkan Kerjasama dengan PN Karanganyar dalam Mewujudkan Peradilan Inklusif

Media SAPDA5 years ago5 years ago03 mins

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) menindaklanjuti perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kesepakatannya ditandai dengan penandatanganan MoU antara Direktur SAPDA Nurul Sa’dah Andriani dengan Ketua PN Karanganyar Ayun Kristiyanto, Sabtu (23/1). Fatum Ade dari hola Woman & Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA menjelaskan bahwa…

SAPDA

SAPDA

Kerjasama Antar Layanan Penting dalam Mekanisme Penanganan Kekerasan

Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana

[LOWONGAN] SAPDA Membutuhkan Staff Database

Meretas Cara Pandang Keberagaman Melalui Cerita

“MERATAPI NASIB BUKAN “JAWABANNYA”

Seminar Meneguhkan Perlindungan Khusus dan Menjamin Terpenuhnya Hak Dasar Perempuan Disabilitas dalam RUU PKS Serta Regulasi terkait di Indonesia

Jalin Kerjasama dengan SAPDA, PN Klaten dan PN Malang Ingin Tingkatkan Layanan bagi Disabilitas

Mengenal Program Kerja yang Inklusi Disabilitas

PKBI DIY Ingatkan Perubahan Iklim dan Kedaulatan Perempuan dalam Setu Srawung

Policy Brief RUU PKS, Pentingnya Korban, Pelayanan, dan Penanganannya

Bagaimana Menciptakan Sistem Pendataan Disabilitas yang Efektif?

PN Klaten Siap Menjadi Pengadilan Aksesibel

BULETIN SAPDA EDISI 10 : REFLEKSI 5 TAHUN KERJA SAPDA

Integrasi Data dan Sistem Pendataan Subclusser Disabilitas Sulawesi Tengah

[#EdisiKonferensi] Absennya Kepentingan Disabilitas dalam Pendidikan Politik Parpol

Urgensi PERMA Disabilitas dalam Mendorong Pengadilan Inklusif

Direktur SAPDA Raih Penghargaan Gender Champion

Bagaimana Cara Efektif Bangun Komunikasi dengan Anak Disabilitas?

SAPDA Lanjutkan Kerjasama dengan PN Karanganyar dalam Mewujudkan Peradilan Inklusif