Ketika kita berbicara tentang difabel atau yang selama ini dikenal masyarakat sebagai Penyandang Cacat atau penyandang disabilitas sebagai sebuah istilah yang disepakati bersama pada tahun 2010, seolah tak akan pernah akan habis. Begitu banyak persoalan serta ada perasaan miris dalam hati pada saat melihat, mendengar atau memikirkan diskriminasi ganda atau bahkan triple diskriminasi di negara…
“Penyedia Layanan di-level daerah sampai pusat sudah melakukan penanganan dan pendampingan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan, namun penyediaan layanan sebagai bagian dari pemenuhan hak perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan masih belum berjalan dengan baik” Situasi ini tentu akan semakin menghambat penanganan kasus kekerasan hingga ke proses hukum dan inkracht. Sinergisme layanan dari Pemerintah, NGO, Organisasi/Komunitas…
Pada tahun 2011, Indonesia resmi menandatangani Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas yang ditandai dengan terbitnya Undang-undang nomor 19 tahun 2011. Menurut pasal 23 ayat 1 butir a dari konvensi tersebut, perempuan disabilitas memiliki hak untuk menikah dengan persetujuan dan menentukan pasangannya sendiri. Namun, hak tersebut seringkali tidak terjangkau oleh perempuan disabilitas yang menjadi bagian dari…
Untuk transformasi pemahaman secara mendalam dan mendorong perluasan issue tentang Difabilitas, Gender dan Kespro kepada stakeholder ataupun komunitas di dalam dan diluar komunitas difabel, Lembaga SAPDA mengadakan sekolah untuk perempuan dan perempuan difabel yang materinya mengenai 3 issue yaitu tentang Difabilitas, Gender dan Kesehatan Reproduksi. Sekolah dilaksanakan mingguan yaitu tiap hari Sabtu dan dimulai pada…
buletin difabel sapda jogja edisi 21
Yogyakarta – Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi (PT) Kota Yogyakarta, Kamis (11/12) pagi. Pertemuan ini salah satunya mengagendakan pengadaan kesepakatan perihal kerjasama penyelenggaraan peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Direktur SAPDA Nurul Sa’adah dalam sambutannya menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kerjasama SAPDA dengan Mahkamah…
Upaya pemenuhan kebutuhan dasar & khusus penyandang disabilitas sebagai warga Negara untuk dapat hidup sebagai manusia yang setara dan mempunyai hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya terus dilakukan baik ditingkat lokal dalam hal ini adalah kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat oleh berbagai pihak yaitu organisasi penyandang disabilitas (DPO), NGO, akademisi dan pemerintah. Idealnya semua…
Pembuatan dan implementasi kebijakan di Indonesia selama ini sekedar berfokus pada pemberian layanan yang setara, namun belum mempertimbangkan aspek-aspek gender dan disability. Inilah yang menyebabkan perempuan dan penyandang disabilitas tidak memperoleh keadilan sesuai dengan porsinya. Hal tersebut merupakan poin utama dari paparan Direkur SAPDA Nurul Saadah dalam Konferensi Nasional Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan…
Dalam program untuk mendekatkan SAPDA dengan masyarakat sosial khususnya para pelajar, maka pada bulan November 2013 kemarin program SAPDA Go to School sudah dimulai. Kegiatan ini berupa sosialisasi atau mainstreaming diffabel terhadap sekolah dengan tujuan agar para siswa dan guru paham tentang isu-isu yang terjadi tentang disabilitas. Dengan harapan agar pengetahuan ataupun isu-isu tentang disabilitas…
