Pendataan penyandang disabilitas sangat penting untuk memastikan semua orang mendapatkan pemenuhan hak sebagai warga daerah. Namun, pendataan penyandang disabilitas perlu dibarengi dengan asesmen yang ideal guna memastikan pendataan berlangsung tepat sasaran dan hasilnya dapat ditindaklanjuti. Isu tersebut menjadi salah satu pokok perhatian dalam sesi membahas usulan pendataan potensi bakat penyandang disabilitas; bagian dari musyawarah Rencana…
Lorem ipsum dolor sit amet,sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. sed diam voluptua.
Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuka ruang lebih besar bagi penanganan yang lebih optimal terhadap kasus kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, UU TPKS lebih banyak menyorot pemenuhan hak korban, tidak terkecuali korban penyandang disabilitas. Konselor hukum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah…
Yogyakarta, 29 Juli 2021 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) hari ini meluncurkan buku panduan yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengakses informasi. “Panduan Produksi Media Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas” akan membantu media, pemerintah, swasta dan pembuat konten lainnya mengembangkan cara mereka menyampaikan informasi kepada kelompok orang dengan gangguan pendengaran,…
Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Tematik Disabilitas di pendopo Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2017 dan 19 Oktober 2017. Komite Disabilitas Kota Yogyakarta bekerja sama dengan TKSK Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan dan SAPDA. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan komunitas disabilitas se kecamatan Tegalrejo dan se kecamatan Wirobrajan yang…
Rabu (22/1), Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) kembali melanjutkan MoU dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan penandatanganan MoU ini dibingkai dalam kegiatan penyampaian laporan tahunan PN Yogyakarta. Dalam laporan tahunannya, Budi Prasetyo, Ketua PN Yogyakarta menyampaikan banyak capaian yang diraih lembaga yang dipimpinnya selama 2019. Capaian-capaian itu diraih dalam berbagai sektor, mulai dari perbaikan…
Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan sampai pada puncaknya. Para peserta, yang kali ini berasal dari Mahkamah Agung RI berharap aturan terkait identifikasi usia mental serta kecakapan hukum penyandang disabilitas mental dan intelektual dapat diakomodir di dalam Raperma Disabilitas. Iwan, peserta dari…
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) melakukan asistensi ke Pengadilan Negeri (PN) Pati, Selasa (23/3). Kunjungan ini menandai dimulainya kerjasama antara kedua lembaga, lewat penandatanganan MoU antara Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani dengan Ketua PN Pati Suwarno. “Layanan kami harus bisa diterima di semua kalangan, semua lapisan masyarakat, tidak membedakan dari sisi latar belakang…
Jika sebelumnya kita mengenal hambatan-hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam mengakses tempat cuci tangan, maka yang tidak kalah penting adalah memahami cara untuk mengatasinya. Sejatinya, hambatan-hambatan tersebut bisa diatasi dengan membuat tempat cuci tangan yang aksesibel. Pengadaan tempat cuci tangan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas wajib dilakukan oleh penyedia layanan publik sebagai upaya untuk mendorong…
