Pengumuman Seleksi Tahap 1 Konselor Psikologi SAPDA

Berikut adalah pelamar yang telah lolos seleksi tahap 1 rekrutmen Konselor Hukum Yayasan SAPDA: Aqimuddin (Rembang) Raafi Happywidinata (Bogor) Auliya Nugrahaeni Putranti (Banjarnegara) Riris Nurwendah (Purbalingga) Deshinta Savira Ilmawati (Purwokerto) Hanifah Sholihah (Bantul) Alfi Dwi Zunandari (Kulon Progo) Cahyani Tri Windari (Sleman) Cynthia Evi Yuana (Sidoarjo) Rendi Setiawan (Yogyakarta) Salma Safira Sukma Ikhsani (Sleman) Muhammad…

Read More
Komunitas remaja dan remaja penyandang disabilitas berfoto bersama setelah mengikuti FGD.

Layanan Kespro Perlu Lebih Menjangkau Remaja Disabilitas

Penyandang disabilitas, sebagai kelompok yang terpinggirkan, seringkali belum sepenuhnya terakses oleh layanan kesehatan seksual dan reproduksi (kespro). Padahal, penyandang disabilitas, dengan segala hambatannya dalam berinteraksi dengan lingkungan, rentan menyalahgunakan organ reproduksinya dan menjadi korban kekerasan seksual.   Minimnya layanan kespro inklusif bagi penyandang disabilitas menjadi masalah yang dihadapi para remaja di Kabupaten Kulonprogo, DIY. Temuan…

Read More
Sampul Catahu RCB SAPDA 2021

[PERS RILIS] Layanan Rumah Cakap Bermartabat SAPDA Terbitkan Catatan Tahunan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender & Disabilitas Tahun 2021

Yogyakarta, 17 Febaruari 2022 – Layanan penanganan kekerasan Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (RCB SAPDA) menerbitkan Catatan Tahunan (Catahu) pendampingan kasus kekerasan berbasis gender dan disabilitas selama tahun 2021 melalui webinar bertajuk “Akomodasi yang Layak: Prinsip yang Harus Menular” pada Kamis 17 Februari 2022. Kegiatan ini berlangsung dengan dukungan dari Pemerintah…

Read More
Kekerasan pada Anak Disabilitas

Mengapa Kekerasan pada Anak Disabilitas Sulit Terungkap?

Anak penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok yang begitu rentan menjadi korban kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, seksual, hingga psikologis. Namun, seringkali kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas sangat sulit untuk terungkap dan diselesaikan. Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Nurul Sa’adah mengatakan bahwa persoalan tersebut disebabkan karena isu tentang anak disabilitas belum…

Read More

Puslitbang MA Lakukan Penelitian Layanan Disabilitas di Pengadilan

Pelayanan disabilitas di ruang lingkup pengadilan sudah seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan setiap ragam disabilitas. Atas dasar itulah Pusat Penelitian Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang MA) berkunjung ke kantor SAPDA untuk melakukan penelitian pada Kamis, (02/07). Penelitian yang bertajuk “Standarisasi Pelayanan Disabilitas di Pengadilan” ini bertujuan untuk memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas yang…

Read More
Target Audiens (Sumber: Olympus Digital Camera/Freepik)

Sosialisasi Covid-19 bagi Disabilitas, Siapa Saja Audiens yang Tepat?

Kampanye aksesibel menjadi satu medium yang banyak dipilih untuk mengkomunikasikan pengetahuan terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 bagi penyandang disabilitas. Selain menentukan teknik komunikasi strategis yang tepat, penting pula untuk memetakan audiens yang disasar. Selain individu penyandang disabilitas itu sendiri, juga terdapat empat pihak lain yang bisa menjadi target dalam kampanye aksesibel terkait Covid-19. Di antaranya…

Read More

DESA YANG INKLUSIF BAGI PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Setelah disampaikan paparan dari Kementrian Sosial, selanjutnya Bapak Bito Wikantosa dari Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi menyampaikan materi tentang Desa yang inklusif bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan”, rangkaian kegiatan Program Peduli Pilar Disabilitas yang diselenggarakan Sapda, Jogja, 10 Mei 2016. Berikut…

Read More
Ilustrasi anak dari 4 ragam disabilitas (fisik kursi roda, intelektual, netra dan Tuli)

Pentingnya Perlindungan & Pemenuhan Hak Anak & Anak Disabilitas Sesuai Kebutuhan

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) setiap tanggal 23 Juli ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1984 dalam rangka pembinaan untuk mewujudkan kesejahteraan anak (Pasal 1). Sementara, di tingkat internasional, majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengesahkan konvensi tentang hak-hak anak pada 20 November 1989. Indonesia kemudian meratifikasinya pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden…

Read More