Puluhan kader inklusi dari Kota Yogyakarta menjalani pelatihan isu anak penyandang disabilitas yang diselenggarakan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), Selasa (16/3). Para kader pun diharapkan mampu mengotimalkan penjangkauan demi tersedianya data kebutuhan khusus anak disabilitas secara merata di semua daerah. “Bagaimana mendukung para orang tua, tetapi data-data anak disabilitas sendiri beserta kebutuhannya itu…
• Melakukan Konsultasi dan pendampingan bagi difabel yang memiliki masalah dan pendampingan organisasi difabel baru (5 Kabupaten/Kota diPropinsi DIY dan Propinsi Jawa Tengah ( Kabupaten/Kota magelang dan Kabupaten Klaten ) • Advokasi anti Diskriminasi terhadap Difabel dalam penerimaan CPNS tahun 2006. • Training TOT HAM bagi kelompok Difabel se DIY JATENG berkerjasama dengan Komnas HAM…
Lorem ipsum dolor sit amet,sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. sed diam voluptua.
Pandemi Covid-19 memaksa semua pihak harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru, yakni tetap beraktivitas dengan menetapkan protokol kesehatan yang memadai. Hal ini pula yang dilakukan SAPDA. Selain berkaitan dengan kebijakan yang membatasi kehadiran staf di kantor, juga dalam menerima tamu yang datang. Salah satunya adalah kunjungan rombongan peneliti Pusat Penelitian Diklat dan Pengembangan Mahkamah Agung…
Embargo: Rabu, 21 Desember 2022 Yogyakarta, Rabu (21/12) – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan webinar “Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Penyandang Disabilitas” sebagai refleksi akhir tahun pasca 6 bulan pengesahan UU TPKS. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Melalui…
Remaja dan remaja penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan akses lebih terhadap informasi mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR). Pemerintah daerah pun diharapkan membuka lebih banyak akses pengetahuan HKSR bagi kelompok remaja. Demikian temuan diskusi kelompok terarah Kebutuhan atas Layanan Informasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Inklusif yang diselenggarakan oleh…
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan roleplay uji coba aksesibilitas terhadap fasilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jumat (4/12). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas MoU kedua lembaga, sekaligus sebagai peringatan Hari Disabilitas Internasional. Roleplay dipandu oleh Fatum Ade dan Rini Rindawati dari divisi Woman & Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA. Selain itu, turut…
Kewajiban melaksanakan penilaian personal sebaiknya tidak terpusat pada pengadilan negeri. Untuk lebih memastikan tersedianya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pidana, penerapan penilaian personal perlu dilangsungkan dari tingkat penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan. Demikian salah satu simpulan penting dari Semiloka Penilaian Personal untuk Perkara Pidana di Pengadilan yang diselenggarakan…
Yayasan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan dan Anak) memutuskan nama-nama di bawah ini dinyatakan “LOLOS” untuk seleksi Tahap I untuk open recruitment Konselor Psikologi Yayasan SAPDA. Nama-nama yang dinyatakan lolos dipersilahkan untuk memeriksa kotak masuk email masing-masing untuk melihat informasi lengkap dari tahap berikutnya. Salam inklusi!
