PROFIL SAPDA

PROFIL SAPDA (SENTRA ADVOKASI PEREMPUAN, DIFABEL, DAN ANAK) Lembaga SAPDA merupakan singkatan dari SENTRA ADVOKASI PEREMPUAN DIFABEL DAN ANAK, Badan Hukum Atas nama lembaga SAPDA no. 51 tahun 2005 dengan Akta Notaris Anhar Rusli, diubah dengan no. 7 tahun 2013 dengan akta notaris Herry Sabto Widodo, dan dilakukan perubahan bentuk kelembagaan menjadi Yayasan pada tahun…

Read More
Ilustrasi polisi sedang mengidentifikasi alat bukti

UU TPKS: Quo Vadis Aturan “Pengamanan” Barang Bukti Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Oleh: Kyntan Gita Palupi (WDCC SAPDA) Beberapa bulan sudah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi disahkan oleh parlemen dengan persetujuan dari presiden. Perjalanan panjang pengesahan UU TPKS bahkan sudah dimulai sejak proses pembuatannya, mulai dari tahap inisiasi di tahun 2012, tahap masuk Program Legislasi Nasional di tahun 2016,…

Read More

[RILIS MEDIA & GRAFIK] SAPDA Distribusikan Bantuan Pangan Kepada 1.750 Orang dari Komunitas Rentan di Kota Yogyakarta

Yogyakarta, 5 Mei 2021 – Dalam rangka menekan dampak ekonomi pandemi COVID-19, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) mendistribusikan paket bantuan pangan kepada 1.750 orang dari kelompok pra sejahtera (miskin) dan rentan di Kota Yogyakarta. Distribusi berlangsung pada 29 April hingga 6 Mei 2021 di 7 kelurahan dari 3 Kemantren (Kecamatan), yaitu di…

Read More

PENYUSUNAN SOP PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN LINTAS MITRA DI DIY

Kamis, 15 September 2016, BPPM-FPKK menyelenggarakan acara Penyususnan SOP penanganan perempuan dan anak korban kekerasan lintas mitra di DIY yang bertempat di Hotel Grace Ramayana Sosrowijayan Malioboro Yogyakarta. Peserta yang ikut terlibat adalah anggota Forum DIY ( LSM, Medis, Dinsos, bapeljamkesos, Forum di 5 kab.kota). Agenda pertemuan adalah Penyususnan SOP penanganan perempuan dan anak korban kekerasan…

Read More

Sistem Rujukan Layanan Anak dan Perempuan Disabilitas perlu Berbasis Kebutuhan Khusus

Sistem rujukan layanan bagi anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum perlu dibangun berbasis kebutuhan khusus tiap ragam disabilitas. Upaya ini bisa dilakukan dengan melakukan penilaian personal sebagai bagian dari penyediaaan akomodasi yang layak di dalam pelayanan. Hal ini ditegaskan oleh perwakilan Women Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA Tio Tegar Wicaksono saat memberikan…

Read More

PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Dari beberapa kegiatan eksternal SAPDA, salah satunya adalah dengan menghadiri beberapa undangan yang berkaitan dengan isu lembaga yang diselenggarakan oleh BPPM DIY di hotel Rose In Ringroad Selatan Yogyakarta, 25 Juli 2017. Peserta yang hadir 36, meliputi anggota Gugus Tugas TPPO DIY, yang terdiri dari OPD dan NGO yang memberikan penanganan pada isu tersebut. Narasumber pertama Waty Marliawati…

Read More
Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani sedang memaparkan rencana inisiasi penyusunan Catahu Nasional penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas

Kasus Kekerasan Disabilitas Harus Tercatat

Beragam bentuk kekerasan menimpa penyandang disabilitas di Indonesia. Di sisi lain, belum semua kasus-kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas terdokumentasikan dengan baik. Data yang tersebar di berbagai lembaga masih mengalami ketimpangan satu sama lain. Pencatatan kasus yang bersifat kolaboratif sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data kekerasan berbasis gender dan disabilitas yang lebih holistik. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan,…

Read More

[RILIS MEDIA] Uni Eropa dan Hivos Luncurkan Proyek ACTION untuk Mengurangi Dampak COVID-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, NusaTenggara Barat dan Sulawesi Selatan

Jakarta, 18 November 2020 – Sebagai upaya dalam menanggapi dampak COVID-19, Hivos bersama dengan lima anggota konsorsium yakni CISDI, KAPAL Perempuan, PAMFLET, PUPUK, dan SAPDA secara virtual meluncurkan proyek baru, Active Citizens Building Solidarity and Resilience in Response to COVID-19 (ACTION). Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam mencegah, menanggulangi, serta memitigasi…

Read More