Meriahnya Perayaan HDI di Banjarmasin: Partisipasi Difabel Adalah Kunci!

Dalam rangka menyambut Hari Disabiilitas Internasional (HDI) yang jatuh pada tanggal 3 Desember, organisasi penyandang disabilitas (PPDI, HWDI & Gerkatin) bersama Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menggelar peringatan hari raya disabilitas sedunia ini.  Acara dilaksanakan pada tanggal 29 November dan 1 – 2 Desember 2018….

Read More

Satgas COVID-19 Dihimbau Berperan Aktif dalam Penanganan Kekerasan

Sebagai upaya untuk merespon meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap kelompok rentan selama masa pandemi, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan peningkatan kapasitas kepada Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 di Kota Yogyakarta terkait penanganan kekerasan di masa pandemi pada 15-18 September 2021. Peningkatan kapasitas ini merupakan rangkaian dari program Active Citizens…

Read More

Integrasi Data dan Sistem Pendataan Subclusser Disabilitas Sulawesi Tengah

Yogyakarta, sapdajogja.org, SAPDA mengadakan workshop integrasi data dan sistem pendataan disabilitas oleh  subcluster disabilitas atau kelompok rentan di Sulawesi tenggara pada tanggal 27 Maret 2019 lalu bertempat di kota Palu. Workshop ini mendiskusikan cerita pengalaman masing-masing pihak yang kemudian mencari solusi pendataan disabilitas yang efisien dan cepat karena pendataan yang dilakukan selama ini dirasa kurang…

Read More

PELATIHAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DISABILITAS DI LOMBOK (NTB)

SAPDA sangat concern dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas, tidak hentinya melakukan gerakan-gerakan untuk memperkuat level jejaring dalam bersinergi bersama DPO, CSO, NGO dan pemerintah untuk melakukan pelatihan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak disabilitas. Pelatihan ini dilakukan pada 9 s/d. 11 Agustus 2016 bertempat di Mataram, lombok. Pelatihan ini bertujuan untuk memahamkankonsep kekerasan berbasis Seks, Gender…

Read More
Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani menandatangani MoU dengan Wakil Ketua PA Yogyakarta Nur Laila

Lanjutkan Kerjasama dengan SAPDA, PA Yogyakarta Ingin Penuhi Hak Perempuan & Anak

Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta berharap upaya mewujudkan peradilan yang inklusif terus meluas tak hanya menyasar penyandang disabilitas melainkan juga kelompok rentan lainnya seperti perempuan dan anak. Harapan ini disampaikan dalam seremonial perpanjangan kesepakatan kerjasama (MoU) antara PA Yogyakarta dengan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak pada Selasa (8/7).  “Saya selama ini sudah terlibat di…

Read More

SEMINAR “AKSES KEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK-HAK DIFABEL”

Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) dengan dukungan Disability Rights Fund mengadakan seminar  yang didukung oleh Disability Rights Fund. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis tentang akses keadilan yang berperspektif hak-hak difabel; Mendorong advokasi hak-hak difabel dalam akses keadilan dalam terwujudnya sistem peradilan yang inklusif dan Mendapatkan solusi dan strategi advokasi yang efektif dalam mendorong terwujudnya kesetaraan hak-hak difabel…

Read More

PKBM Baimbai Terima Peserta Didik Baru

    apahabar.com, BANJARMASIN – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Baimbai yang diinisiasi Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda), Sahabat Difabel, dan Organisasi Difabel Banjarmasin menerima peserta didik baru. Sejak berdiri bulan Mei lalu, PKBM Baimbai membuka pendaftaran peserta didik untuk kelompok rentan yang ingin melanjutkan paket a, paket b dan paket c. “Kami…

Read More
Ilustrasi anak dari 4 ragam disabilitas (fisik kursi roda, intelektual, netra dan Tuli)

Pentingnya Perlindungan & Pemenuhan Hak Anak & Anak Disabilitas Sesuai Kebutuhan

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) setiap tanggal 23 Juli ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1984 dalam rangka pembinaan untuk mewujudkan kesejahteraan anak (Pasal 1). Sementara, di tingkat internasional, majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengesahkan konvensi tentang hak-hak anak pada 20 November 1989. Indonesia kemudian meratifikasinya pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden…

Read More
Ilustrasi polisi sedang mengidentifikasi alat bukti

UU TPKS: Quo Vadis Aturan “Pengamanan” Barang Bukti Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Oleh: Kyntan Gita Palupi (WDCC SAPDA) Beberapa bulan sudah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi disahkan oleh parlemen dengan persetujuan dari presiden. Perjalanan panjang pengesahan UU TPKS bahkan sudah dimulai sejak proses pembuatannya, mulai dari tahap inisiasi di tahun 2012, tahap masuk Program Legislasi Nasional di tahun 2016,…

Read More