6 orang berkumpul mengeliling satu meja besar sedang menyimak dokumen yang ditampilkan di depan menggunakan proyektor.

Raperma Diharapkan Menjawab Kendala Pemenuhan Hak Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Pemenuhan hak perempuan dan anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di level institusi pengadilan masih menghadapi tantangan dan hambatan. Peraturan Mahkamah Agung sangat dibutuhkan agar berbagai upaya penyediaan akomodasi yang layak, penerapan penilaian personal, hingga memastikan sumber daya manusia aparatur pengadilan yang berperspektif disabilitas, dapat berjalan lebih optimal. Situasi ini menjadi sorotan dalam kegiatan Pembahasan…

Read More
Ilustrasi Pengadilan Inklusif

[DOWNLOAD] Hasil Pemantauan 21 PTUN & PT TUN di Indonesia

Pada tahun 2022, SAPDA telah melakukan pemantauan aksesibilitas pada 21 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) & Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang memiliki komitmen menjadi pengadilan menuju inklusif dan telah mengikuti pelatihan isu disabilitas bersama SAPDA. Peserta pemantauan sebanyak 21 pengadilan yang terdiri dari 20 PTUN & 1 PT TUN. Berdasarkan hasil pemantauan,…

Read More
Gambar berisi 6 orang berfoto bersama.

PN Bantul, PN Bekasi & Dilmil II-10 Semarang Berkomitmen Menuju Inklusif

Daftar pengadilan menuju inklusif di Indonesia terus bertambah. Sepanjang Maret 2023, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menandatangani kesepakatan kesepahaman (MoU) dengan tiga institusi pengadilan yang berkomitmen menjadi ramah disabilitas, yakni Pengadilan Militer (Dilmil) II-10 Semarang, Pengadilan Negeri (Bantul) dan PN Bekasi. Penandatanganan MoU tersebut menandai komitmen SAPDA dan organisasi penyandang disabilitas untuk…

Read More
Banner Webinar

[PERS RILIS] Diseminasi Data Kekerasan Berbasis Gender & Disabilitas: Menengok Situasi Kerentanan Korban & Tantangan dalam Penanganan Kasus

Yogyakarta, Kamis 16 Maret 2023 Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) mengadakan webinar “Peran Perempuan dan Perempuan Disabilitas dalam Penyelenggaraan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas” pada (16/3). Webinar ini sekaligus mendiseminasikan data kekerasan berbasis gender dan disabilitas sepanjang tahun 2022 yang telah dikumpulkan oleh SAPDA…

Read More
Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani dan Ketua PN Magelang Rios Rahmanto

Wujudkan Pengadilan Inklusif, PN Magelang Terima Dukungan SAPDA dan Organisasi Disabilitas

Pengadilan Negeri (PN) Magelang menerima dukungan dari Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dalam mewujudkan komitmennya untuk menjadi pengadilan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kedua lembaga telah menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) pada Rabu (15/2) lalu. Penandatanganan MoU berlangsung sebagai bagian dari pendampingan asistensi oleh SAPDA kepada PN Magelang. Dalam kegiatan tersebut,…

Read More
Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriani sedang menyampaikan tanggapan ditemani moderator dan JBI.

Mendengar Cerita di Balik Pendampingan Disabilitas Korban Kekerasan

Pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan disabilitas kekerasan menyimpan beragam cerita di baliknya. Berbagai tantangan dihadapi lembaga penyedia layanan dalam memastikan penyandang disabilitas dapat memperoleh keadilan, mulai dari kendala komunikasi, layanan yang belum didesain untuk memenuhi kebutuhan disabilitas, hingga penolakan dari keluarga atau bahkan korban itu sendiri. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)…

Read More
Direktur SAPDA dan PN Jakarta Utara menandatangani MoU mewujudkan pengadilan inklusif

PN Jakarta Utara Terima Dukungan SAPDA Wujudkan Pengadilan Inklusif

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menerima dukungan dari Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dalam mewujudkan komitmennya untuk menjadi pengadilan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kedua lembaga telah menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) pada Kamis (8/12) tahun lalu. Penandatanganan MoU dilangsungkan sebagai bagian dari pendampingan asistensi yang dilakukan SAPDA kepada PN Jakarta…

Read More
Peserta penyandang disabilitas pengguna kursi roda sedang mempresentasikan rencana pendampingan kasus.

Sudah Saatnya Disabilitas Lebih Melek Hukum

Penyandang disabilitas rentan mengalami ketidakadilan dan diskriminasi saat berhadapan dengan hukum. Sudah saatnya penyandang disabilitas secara mandiri mampu memberikan dukungan dan melakukan advokasi terkait hak-haknya. Karena itu, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) memberikan pelatihan hukum kepada organisasi disabilitas di wilayah pengadilan dampingan pada Selasa (13/12) hingga (14/12). Difasilitasi oleh Sukiratnasari dari Perhimpunan Advokat…

Read More
Flyer Webinar Dampak UU TPKS pada Penyandang Disabilitas

[PERS RILIS] Penuhi Hak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Lewat UU TPKS

Embargo: Rabu, 21 Desember 2022 Yogyakarta, Rabu (21/12) – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan webinar “Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Penyandang Disabilitas” sebagai refleksi akhir tahun pasca 6 bulan pengesahan UU TPKS. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Melalui…

Read More