Penilaian personal menjadi kunci dalam membangun sistem rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Penilaian personal dapat membantu memastikan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas tetap terpenuhi dalam kerjasama penanganan kasus antar lembaga. Demikian salah satu simpulan besar dari lokakarya Finalisasi Sistem Rujukan Ideal bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan…
Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, SAPDA telah memberikan asistensi kepada 28 pengadilan terkait mendorong peradilan inklusif; mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga Pengadilan Militer. SAPDA kemudian menindaklanjuti asistensi tersebut dengan melakukan pemantauan terhadap ke-28 pengadilan pada 08 hingga 31 Oktober 2021. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui perubahan, hambatan, dan…
Untuk memastikan pemenuhan akomodasi yang layak, lembaga aparat penegak hukum termasuk pengadilan perlu melaksanakan penilaian personal kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurut PP Nomor 39 Tahun 2020, penilaian personal merupakan “upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.” Kewajiban pengadilan untuk…
Kewajiban melaksanakan penilaian personal sebaiknya tidak terpusat pada pengadilan negeri. Untuk lebih memastikan tersedianya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pidana, penerapan penilaian personal perlu dilangsungkan dari tingkat penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan. Demikian salah satu simpulan penting dari Semiloka Penilaian Personal untuk Perkara Pidana di Pengadilan yang diselenggarakan…
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) menindaklanjuti perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kesepakatannya ditandai dengan penandatanganan MoU antara Direktur SAPDA Nurul Sa’dah Andriani dengan Ketua PN Karanganyar Ayun Kristiyanto, Sabtu (23/1). Fatum Ade dari hola Woman & Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA menjelaskan bahwa…
